Kritik Masyarakat Terhadap DPR yang Menggema di Media Sosial
Pada bulan Agustus 2025, jagat media sosial dipenuhi berbagai suara kritik terhadap lembaga legislatif. Seruan seperti “Bubarkan DPR!” mulai muncul dan menyebar luas di linimasa. Hal ini mencerminkan semakin memudarnya kepercayaan publik terhadap “wakil rakyat” di Senayan akibat kekecewaan yang dirasakan.
Kritik terhadap DPR bukanlah hal baru. Sebelumnya, isu mengenai gaji dan tunjangan anggota dewan yang besar telah memicu perdebatan publik. Namun, kontroversi tersebut semakin memanas setelah Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir memberikan pernyataan yang tidak tepat tentang kenaikan tunjangan para legislator.
Pada Selasa (19/8/2025), Adies menyebut bahwa tunjangan beras untuk anggota dewan mencapai Rp 10 juta dan naik menjadi Rp 12 juta per bulan. Ia juga menyatakan bahwa tunjangan bensin meningkat dari Rp 3 juta menjadi Rp 7 juta. Pernyataan ini langsung memicu kemarahan publik karena dianggap terlalu tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sulit.
Keesokan harinya, Adies segera mengklarifikasi pernyataannya. Ia mengaku salah dalam menyampaikan data mengenai tunjangan bagi anggota DPR. Menurutnya, tunjangan beras sebenarnya hanya Rp 200.000 per bulan dan tidak berubah sejak 2010. Tunjangan bensin tetap sebesar Rp 3 juta. Gaji pokok pun sekitar Rp 6,5 juta per bulan, tanpa kenaikan selama 15 tahun terakhir.
Namun, penjelasan ini tidak langsung meredakan kemarahan publik. Mereka sudah menghitung nominal besar “take home pay” para anggota DPR. Terlebih lagi, Adies tidak menyangkal bahwa anggota DPR kini mendapat tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang tidak lagi diberikan.
Nafa Urbach dan Komentar yang Menimbulkan Kontroversi
Tidak lama setelah klarifikasi Adies, giliran Nafa Urbach yang menuai sorotan. Artis yang kini duduk sebagai anggota DPR Komisi IX dari Fraksi NasDem itu menyampaikan dukungan terhadap tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan. Ia menjelaskan bahwa anggota DPR berasal dari berbagai daerah dan harus menyewa rumah dekat Senayan untuk memudahkan akses.
Namun, pernyataannya justru mengundang kritik. Publik menilai Nafa gagal membaca situasi. Ia akhirnya meminta maaf atas pernyataannya dan berjanji akan menjadikan kritik sebagai pengingat agar lebih sungguh-sungguh bekerja.
Ucapan Kasar Sahroni dan Reaksi Publik
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Syahroni melontarkan pernyataan pedas kepada publik yang mengkritik DPR. Ia menyebut orang yang menyampaikan seruan “Bubarkan DPR” sebagai orang tolol. Ucapan ini memicu gelombang kecaman baru. Publik menilai Syahroni merendahkan rakyat yang sedang meluapkan kekecewaan.
Syahroni memahami hak publik untuk menyampaikan kritik, tetapi menilai kritik harus disampaikan dengan cara yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa DPR tetap bekerja dan berempati kepada rakyat.
Eko Patrio dan Parodi yang Memancing Kritik
Belum reda amarah publik, tingkah anggota DPR sekaligus mantan komedian, Eko Patrio, kembali memancing kritik. Ia mengunggah parodi sebagai operator Sound Horeg yang dianggap menantang rakyat yang mengkritik DPR. Meski akhirnya Eko meminta maaf, warganet tetap menilai sikapnya jauh dari empati.
Demonstrasi Besar di Senayan
Puncak kekecewaan publik terjadi pada Senin (25/8/2025) saat ribuan demonstran memenuhi kawasan Senayan. Poster-poster tuntutan bertuliskan “DPR: Dewan Pembeban Rakyat”, “Bubarkan DPR”, hingga “Stop Komersialisasi Pendidikan” dibentangkan. Aksi yang awalnya damai berujung ricuh setelah aparat memukul mundur massa dari depan Gedung DPR/MPR.
Penilaian Ahli Mengenai Kinerja DPR
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai bahwa sikap anggota DPR yang menyetujui tunjangan perumahan menjadi bukti bahwa mereka telah kehilangan sense of crisis. Ia menilai besarnya tunjangan dan gaji DPR tidak sebanding dengan kinerja lembaga legislatif.
Dari 42 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk daftar prioritas tahun 2025, DPR baru mengesahkan satu RUU, yaitu revisi UU TNI. Sementara 13 RUU lain yang berhasil disahkan, justru berasal dari daftar kumulatif terbuka.
Lucius menilai, dengan tunjangan besar yang diterima, seharusnya tak ada hambatan bagi DPR bekerja maksimal demi rakyat. Sayangnya, tunjangan itu malah memanjakan anggota DPR.