Rincian Program Stimulus Ekonomi Pemerintah Tahun 2025 dan 2026
Pemerintah telah mengumumkan sejumlah program yang dikenal sebagai paket stimulus ekonomi 8+4+5. Rincian ini terdiri dari 8 program akselerasi untuk tahun 2025, 4 program lanjutan hingga tahun 2026, serta 5 program yang fokus pada penyerapan tenaga kerja. Pengumuman ini dilakukan setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan rapat bersama para menteri bidang ekonomi di Istana Jakarta, Senin (15/9/2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rincian program tersebut dalam konferensi pers.
Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 5,2 persen pada akhir tahun 2025. Airlangga menekankan bahwa belanja pemerintah akan menjadi salah satu komponen utama dalam mencapai target tersebut. Dengan adanya program stimulasi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah di semester kedua tahun ini.
8 Program Akselerasi Tahun 2025
-
Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
Program ini menawarkan kesempatan magang bagi 20.000 lulusan baru dengan gelar S1 hingga D3. Mereka akan diberikan upah sesuai UMP daerah dengan durasi magang selama enam bulan. Anggaran sebesar Rp198 miliar telah disiapkan untuk program ini. -
Perluasan PPh 21 Ditanggung Pemerintah
Pajak penghasilan karyawan di sektor pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe akan ditanggung pemerintah jika gaji mereka di bawah Rp10 juta. -
Bantuan Pangan Oktober-November 2025
Masyarakat akan menerima bantuan pangan berupa 10 kilogram beras selama dua bulan. -
Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi BPU Transportasi Online
Diskon iuran sebesar 50 persen diberikan kepada pekerja transportasi online, ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik selama enam bulan. -
Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
Bunga layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan diturunkan dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen. -
Padat Karya Tunai Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
Program ini memberikan peluang kerja langsung kepada masyarakat melalui proyek infrastruktur. -
Percepatan Deregulasi PP28 dan Integrasi Sistem Digital
Pemerintah akan mempercepat integrasi sistem digital untuk kementerian dan lembaga, serta rencana tata ruang daerah. -
Program Perkotaan untuk Gig Economy
Beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam akan menjadi pilot project program ini.
4 Program Lanjutan Tahun 2026
-
Insentif PPh Final untuk UMKM
Insentif pajak penghasilan sebesar 0,5 persen untuk UMKM dengan penghasilan maksimal Rp4,8 miliar per tahun akan diperpanjang hingga tahun 2029. -
Perluasan Diskon Iuran JKK dan JKM
Diskon iuran diperluas untuk pekerja BPU, termasuk petani, pedagang, dan buruh bangunan. -
Perpanjangan Program Pajak Penghasilan untuk Sektor Pariwisata
Pajak penghasilan karyawan sektor pariwisata tetap digratiskan. -
Perpanjangan Program PPh Pasal 21 DTP untuk Industri Padat Karya
Program ini diperpanjang untuk sektor industri seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, dan furniture kulit.
5 Program Penyerapan Tenaga Kerja
-
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Hingga Desember 2025, diperkirakan akan ada 1 juta orang yang dipekerjakan melalui koperasi desa. -
Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)
Targetnya adalah 100 desa pada tahun ini, yang akan menyerap 8.645 tenaga kerja. -
Revitalisasi Tambak di Pantura
Proyek ini akan menyerap 168.000 tenaga kerja. -
Modernisasi Kapal Nelayan
Pemerintah akan memodernisasi 1.000 kapal nelayan, yang diprediksi akan menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. -
Program Perkebunan Rakyat
Kementerian Pertanian akan melakukan penanaman kembali seluas 870.000 hektar, yang diproyeksikan akan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun.