Kabar Gembira: Pemerintah Siapkan 8 Program Stimulus Ekonomi Tahun 2025
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan delapan program stimulus ekonomi untuk tahun 2025. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp16,23 triliun dan telah disetujui oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (15/9/2025). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden dan fokus pada kelanjutan kebijakan fiskal serta insentif bagi sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), pariwisata, industri padat karya, serta perluasan jaminan perlindungan bagi pekerja.
Berikut adalah delapan program yang akan diberlakukan:
1. Program Magang bagi Lulusan Perguruan Tinggi
Pemerintah akan menyediakan program magang bagi lulusan perguruan tinggi baru atau fresh graduate dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Program ini ditargetkan untuk 20 ribu peserta dari jenjang S1, D3, atau setara, yang akan ditempatkan di sektor industri melalui mekanisme link and match. Selama enam bulan masa magang, para peserta akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) atau sekitar Rp3,3 juta per bulan. Anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai Rp198 miliar.
2. Perluasan Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP)
Insentif PPh Pasal 21 DTP akan diperluas kepada pekerja sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan karaoke (horeka). Sebelumnya, skema ini hanya berlaku bagi pekerja di sektor padat karya. Target penerima insentif ini adalah 552 ribu pekerja, yang akan mendapat 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak 2025 atau tiga bulan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp120 miliar.
3. Bantuan Beras 10 Kilogram untuk Bulan Oktober-November 2025
Pemerintah akan melanjutkan program bantuan pangan berupa penyaluran beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November 2025 kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Program ini akan dievaluasi pada Desember 2025. Anggaran yang disediakan mencakup Rp7 triliun.
4. Subsidi Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)
Pemerintah meluncurkan subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja BPU. Target program ini adalah 731.361 pekerja informal sebagai penerima manfaat. Pemerintah akan menanggung diskon iuran sebesar 50 persen selama enam bulan. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp36 miliar.
5. Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
Pemerintah menurunkan suku bunga kredit perumahan dalam Program MLT BPJS Ketenagakerjaan. Suku bunga kini lebih rendah, dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen. Pengembang perumahan juga akan mendapatkan suku bunga lebih rendah. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp150 miliar.
6. Program Padat Karya Tunai (Cash for Work)
Pemerintah menyiapkan program Padat Karya Tunai yang akan dilaksanakan oleh KemenPU dan Kemenhub. Tujuan dari program ini adalah memberikan pekerjaan kepada masyarakat dengan sistem upah harian. Program ini menargetkan 609.465 penerima manfaat dengan total anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk Kemenhub.
7. Percepatan Deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025
Pemerintah akan melakukan percepatan deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR ke OSS. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp175 miliar untuk tahun 2025 dan Rp1,05 triliun untuk tahun 2026.
8. Pilot Project Pengembangan Ekosistem Gig Economy di DKI Jakarta
Pemerintah akan memulai pilot project pengembangan ekosistem Gig Economy dengan menyediakan ruang kerja bersama di Jakarta. Proyek ini akan diperluas ke beberapa wilayah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp2,7 triliun.