Kenaikan PHK pada Januari-Juni 2025
Jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Juni 2025 mencapai 42.385 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 32,1% dibandingkan jumlah PHK pada periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 32.064 orang. Laporan ini menunjukkan adanya tren peningkatan dalam pengangguran yang terjadi di berbagai sektor industri.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang penurunan angka pengangguran dan kemiskinan absolut di Indonesia sempat menjadi perhatian masyarakat. Ia menyebut bahwa data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, laporan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menunjukkan angka PHK yang meningkat, sehingga memicu pertanyaan terkait konsistensi data antara lembaga pemerintah tersebut.
Presiden Prabowo menyampaikan pernyataannya saat menghadiri acara Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jawa Tengah. Ia menjelaskan bahwa BPS memberikan laporan bahwa angka pengangguran dan kemiskinan menurun. Namun, data terbaru dari Kemnaker menunjukkan kondisi yang berbeda, terutama terkait dengan jumlah PHK yang semakin tinggi.
Perbedaan Data Pengangguran
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa pernyataan Presiden berasal dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh BPS. Menurutnya, data tersebut dikeluarkan pada bulan Februari 2025, sehingga belum mencerminkan kondisi terbaru. Yassierli menegaskan bahwa data pengangguran terbaru masih dalam proses penyelesaian dan akan dirilis oleh BPS pada Agustus 2025.
“Kan Agustus [data] next-nya,” ujarnya. Dengan demikian, ia meminta masyarakat untuk menunggu hasil resmi dari BPS sebelum menyimpulkan situasi pengangguran di Indonesia.
Penundaan Rilis Data Kemiskinan
Sebelumnya, BPS telah menunda rilis data kemiskinan Indonesia. Awalnya, data tersebut dijadwalkan dirilis pada minggu lalu, yaitu Selasa (15/7/2025). Konferensi pers yang rencananya digelar untuk menyampaikan data profil kemiskinan semester I/2025 serta tingkat ketimpangan penduduk semester I/2025 ditunda satu jam sebelum waktu rilis yang sebelumnya ditetapkan pukul 11.00 WIB.
Dalam pernyataannya, BPS menyatakan bahwa penundaan dilakukan agar data dan informasi statistik yang disampaikan lebih akurat dan dapat dipercaya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas bagi seluruh pengguna data.
Faktor Penyebab PHK
Yassierli menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang memicu peningkatan jumlah PHK. Beberapa di antaranya adalah menurunnya permintaan pasar yang menyebabkan industri mengurangi produksi, perubahan model bisnis, serta masalah internal di perusahaan.
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan bahwa peningkatan PHK pada Januari-Juni 2025 terjadi karena adanya kasus PHK besar-besaran di satu perusahaan pada awal tahun ini. Meski begitu, data menunjukkan penurunan jumlah PHK pada bulan Juni 2025 dibandingkan Mei 2025.
Data Kemnaker menunjukkan bahwa jumlah PHK pada Mei 2025 mencapai 4.702 orang, sedangkan pada Juni 2025 turun menjadi 1.609 orang atau mengalami penurunan sebesar 65%. Anwar menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendalami alasan penurunan tersebut, termasuk faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi proses PHK.
Sektor yang Terdampak PHK
Secara umum, sektor pengolahan menjadi yang paling banyak mengalami PHK pada Januari-Juni 2025. Sebanyak 22.671 tenaga kerja terkena PHK di sektor ini. Diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran, serta pertambangan dan penggalian. Ketiga sektor ini menjadi kontributor utama dalam jumlah tenaga kerja yang ter-PHK.
Anwar menegaskan bahwa data tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam struktur ekonomi dan kebijakan perusahaan yang memengaruhi stabilitas lapangan kerja. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk terus memantau perkembangan dan memberikan solusi yang efektif untuk mengurangi dampak PHK terhadap masyarakat.