Langkah Pemerintah Menempatkan Dana Rp 200 Triliun di Bank Milik Negara
Pemerintah baru-baru ini mengambil langkah untuk menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun dalam rekening pemerintah di bank-bank milik negara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak semua pihak sepakat dengan efektivitas dari tindakan tersebut. Salah satu ahli ekonomi, Teuku Riefky dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, menyatakan bahwa langkah ini tidak akan langsung mempercepat roda perekonomian.
Menurut Riefky, masalah utama yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi bukanlah kekurangan likuiditas. Ia menjelaskan bahwa permintaan ekonomi berasal dari produktivitas dunia usaha dan daya beli masyarakat. Jika kedua faktor tersebut masih rendah, maka jumlah likuiditas yang ada tidak akan cukup untuk menggerakkan perekonomian.
Riefky menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada perbaikan daya saing usaha dan iklim investasi. Dengan meningkatkan daya saing, diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas sektoral serta daya beli masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan kredit akan terjadi secara alami.
Tren Pertumbuhan Kredit yang Menurun
Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit pada Juli 2025 mencapai 7,03 persen, turun dari bulan sebelumnya yang berada di angka 7,77 persen. Ini merupakan tren penurunan yang terus berlangsung sejak Maret 2025, ketika pertumbuhan kredit turun menjadi 9,16 persen dari 10,3 persen pada bulan sebelumnya.
Selain itu, pertumbuhan kredit modal kerja juga menurun cukup signifikan. Pada Juli 2025, kredit modal kerja hanya tumbuh sebesar 3,08 persen, jauh di bawah angka 7,66 persen yang tercatat pada Februari 2025. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap kredit sedang melemah.
Pandangan Pelaku Dunia Usaha
Tidak hanya para ahli ekonomi, pelaku dunia usaha juga menyatakan bahwa suntikan likuiditas saja tidak cukup untuk mendorong ekspansi usaha. Shinta Kamdani, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, menjelaskan bahwa respons pengusaha sangat bergantung pada kondisi pasar, kepastian kebijakan, dan biaya operasional.
Shinta mengungkapkan bahwa banyak perusahaan saat ini lebih memilih melakukan optimalisasi belanja modal daripada ekspansi besar-besaran. Alasannya adalah ketidakpastian global dan fluktuasi permintaan domestik. Akibatnya, perusahaan lebih memilih pertumbuhan selektif dengan menjalankan proyek-proyek yang memiliki kepastian imbal hasil tinggi.
Dari sisi penawaran, Shinta menilai bahwa perbankan cenderung lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan karena fokus pada menjaga kualitas kredit dan mengurangi Non-Performing Loan (NPL). Hal ini membuat bank lebih selektif dalam memberikan kredit kepada nasabah.
Peran Pemerintah dalam Sistem Finansial
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa sistem finansial Indonesia saat ini agak kering, sehingga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah berencana untuk memindahkan sebagian dana yang selama ini tersimpan di bank sentral ke sistem perbankan.
Purbaya mengatakan bahwa uang akan disimpan dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Meskipun pemerintah hanya menyimpan uang tersebut, bank tidak akan diam. Ia menjelaskan bahwa bank akan mencari return yang lebih tinggi untuk mengimbangi biaya penyimpanan. Dengan demikian, pertumbuhan kredit diharapkan bisa meningkat.