SMAN 1 Depok Terapkan Kebijakan Kelas dengan Maksimal 48 Siswa, Tapi Banyak Keluhan
SMAN 1 Depok, salah satu sekolah unggulan di Kota Depok, Jawa Barat, telah menerapkan kebijakan baru terkait jumlah siswa dalam satu kelas. Dengan maksimal 50 siswa per kelas, sekolah ini memutuskan untuk mengatur jumlah siswa menjadi 48 orang per kelas setelah melakukan analisis dan evaluasi. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah.
Namun, sejak awal semester berjalan, banyak siswa dan guru merasa kebijakan ini tidak efisien dan menyulitkan proses belajar mengajar. Salah satu siswa kelas X, Azzahwa Fitri Harrara (15), mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, ruangan yang digunakan untuk kelas X terlalu sempit dan membuat suasana kelas menjadi tidak nyaman.
“Menurut saya, kebijakannya kurang berkenan karena saya merasa terlalu banyak orang di dalam suatu ruangan yang tidak terlalu besar banget,” ujarnya saat ditemui di sekolah.
Selain itu, suasana kelas saat istirahat dinilai terlalu ramai. “Saya jadi merasa kurang konsentrasi ketika mengobrol dengan teman karena teman-teman yang lain jadi lebih teriak-teriak ngomongnya,” tambahnya.
Masalah Ruang dan Fasilitas yang Kurang Memadai
Masalah ruang dan fasilitas juga menjadi keluhan utama. Karena ruangan yang digunakan untuk kelas X adalah ruangan yang biasanya digunakan oleh kelas XII, pihak sekolah harus memindahkan seluruh siswa kelas XII ke ruangan yang lebih kecil. Hal ini membuat kondisi kelas X semakin padat.
Stanislaus Marvel (15) mengungkapkan pengalamannya saat pertama kali masuk ke kelas. “Kesan pertama saya ketika melihat kelasnya, saya bahkan tidak bisa masuk untuk duduk karena bagian depan sudah berdempetan sekali. Terpaksa kita harus keluarkan satu kursi dulu baru bisa masuk,” katanya dengan nada kecewa.
Gendis Chandani (15) menambahkan bahwa beberapa kursi di kelas tidak bisa terbuka karena ruang antar meja terlalu sempit. “Kemarin di hari sebelumnya ada 50 meja kursi dan dua di antaranya tidak bisa terbuka karena terlalu sempit space di antara kelas tersebut,” jelasnya.
Keluhan tentang Suhu Ruangan dan Kualitas Pembelajaran
Masalah udara yang panas juga menjadi perhatian utama. Khaira Putri (15) menyatakan bahwa suhu ruangan terasa sangat panas, terutama saat jam istirahat. “Keluhannya mungkin terlalu panas, terutama di jam istirahat ketika semua bergerak, di situ udaranya sumpek banget,” kata Khaira.
Abid Ghassan (15) khawatir akan dampak kebijakan ini terhadap kualitas pembelajaran. “Menurut saya, untuk ke depannya sepertinya yang akan menjadi dampak negatifnya adalah pembelajaran. Guru akan kesulitan membagi pandangan ke 50 orang, jadi mungkin tidak merata atau ada yang tidak paham karena guru tidak bisa mengontrol satu per satu,” jelasnya.
Ratna Ristianti (48), guru biologi SMAN 1 Depok, mengakui adanya tantangan saat mengajar. Ia menjelaskan bahwa tantangan terbesar adalah saat praktikum. “Ketika di lab, anak-anak akan menjumpai cukup banyak alat yang menarik perhatian. Kesulitannya adalah kita perlu ekstra dalam mengawasi mereka karena tidak sembarang alat bisa dipegang begitu saja. Dengan jumlah 48-50 orang, itu tidak mudah untuk mengawasi,” jelasnya.
Harapan Siswa dan Guru
Para siswa dan guru berharap kebijakan ini dapat dikaji ulang. Azzahwa menyarankan agar pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih mengkaji ulang kebijakan ini agar siswa dapat belajar dengan baik dan nyaman.
Ratifa Bella (15) menambahkan bahwa solusi bukan hanya penambahan AC, tetapi juga penambahan ruang kelas. “Menurut saya ini harus dikaji ulang, mulai dari penambahan kelas, bukan hanya penambahan AC. Karena Pak Dedi Mulyadi sering kali hanya menyebut penambahan AC, padahal itu bukan masalah utamanya,” tutupnya.
Pernyataan Gubernur Jawa Barat
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan siap dihujat, dikritik, dan digugat demi masa depan pendidikan anak bangsa. Ia menegaskan bahwa kebijakan penambahan murid dalam satu kelas bertujuan untuk mengurangi angka putus sekolah. Dedi mencontohkan bahwa jika kuota di salah satu SMA negeri sebanyak 480 siswa, sedangkan yang mendaftar 500 orang maka 20 siswa dapat dimasukkan ke sekolah.
Ia juga menjanjikan tiga tahun ke depan Jawa Barat nol persen anak putus sekolah. Namun, ia menyadari bahwa kebijakan ini tidak selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan para siswa.