Layanan Kesehatan Jiwa sebagai Hak Dasar bagi Seluruh Peserta JKN
Dalam sebuah kegiatan Media Workshop bertema “Layanan Kesehatan Jiwa Hak Seluruh Peserta”, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa layanan kesehatan jiwa merupakan hak dasar yang harus diakses oleh seluruh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Acara ini digelar di Surakarta dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk para jurnalis dan stakeholder. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menyampaikan pentingnya akses layanan kesehatan jiwa yang setara sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan kesejahteraan warga.
Ghufron menjelaskan bahwa layanan kesehatan jiwa tidak boleh lagi dianggap sebelah mata. Menurutnya, kesehatan jiwa adalah aspek penting yang harus dijamin negara. BPJS Kesehatan bersama pemangku kepentingan terus berupaya memperkuat sistem layanan agar masyarakat yang membutuhkan dapat mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi yang memadai.
Peningkatan Penggunaan Layanan Kesehatan Jiwa
Selama lima tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan layanan kesehatan jiwa. Dari tahun 2020 hingga 2024, total pembiayaan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit mencapai sekitar Rp6,77 triliun dengan total kasus sebanyak 18,9 juta. Di antara kondisi kesehatan jiwa yang paling umum, skizofrenia menjadi diagnosis dengan beban biaya dan jumlah kasus tertinggi, yaitu sebanyak 7,5 juta kasus dengan total pembiayaan sebesar Rp3,5 triliun.
Pada tahun 2024, sekitar 2,97 juta rujukan kasus jiwa dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit. Provinsi dengan jumlah kasus tertinggi adalah Jawa Tengah dengan 3,5 juta kasus, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara.
Peran FKTP dalam Layanan Kesehatan Jiwa
Ghufron menekankan peran penting FKTP sebagai pintu utama layanan kesehatan jiwa. FKTP tidak hanya menjadi kontak pertama, tetapi juga berfungsi sebagai pengelola kontinuitas pengobatan, koordinator layanan, serta pemberi layanan komprehensif. Hal ini memastikan bahwa pasien dapat menerima perawatan yang konsisten dan sesuai kebutuhan.
BPJS Kesehatan juga mendorong deteksi dini masalah kesehatan jiwa melalui skrining berbasis Self Reporting Questionnaire-20 (SRQ-20). Skrining ini tersedia di situs resmi BPJS Kesehatan dan membantu masyarakat mengenali gejala awal gangguan kejiwaan. Hasil skrining ini menjadi dasar untuk pemeriksaan lebih lanjut di FKTP apabila diperlukan. Pendekatan ini memperkuat upaya promotif dan preventif agar masalah kesehatan jiwa dapat ditangani sejak dini.
Program Rujuk Balik untuk Pasien Stabil
Bagi peserta yang sebelumnya ditangani di rumah sakit dan dinyatakan stabil, kini dapat dilanjutkan di FKTP melalui Program Rujuk Balik (PRB). Ghufron menjelaskan bahwa peserta JKN tetap dapat melanjutkan pengobatan yang lebih mudah dan dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga meningkatkan efisiensi akses layanan kesehatan jiwa.
Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Layanan Kesehatan Jiwa
Ghufron menegaskan bahwa negara hadir melalui Program JKN untuk memastikan setiap peserta dapat mengakses layanan kesehatan jiwa. BPJS Kesehatan berkomitmen memberikan layanan yang mudah, cepat, dan setara bagi masyarakat Indonesia.
Pandangan Psikolog Klinis tentang Masalah Kesehatan Mental
Psikolog klinis Tara de Thouars menilai langkah BPJS Kesehatan ini sejalan dengan kebutuhan mendesak dalam mengatasi masalah kesehatan mental di masyarakat. Ia menyebutkan data dari Kementerian Kesehatan yang menunjukkan bahwa 1 dari 10 orang Indonesia mengalami masalah mental, dan 72,4 persen karyawan yang disurvei juga mengaku mengalami masalah mental.
Angka percobaan bunuh diri bahkan mencapai 10 kali lipat dibandingkan kasus bunuh diri yang tercatat setiap bulan. Survei Indonesia National Mental Health pada tahun 2024 menunjukkan bahwa sebanyak 39,4 persen remaja mengalami masalah mental, dengan peningkatan sebesar 20 hingga 30 persen setiap tahun.
Penyebab dan Stigma dalam Masalah Kesehatan Jiwa
Tara menjelaskan bahwa pemicu masalah kesehatan mental antara lain tingkat stres yang tinggi, persaingan ketat di dunia kerja, masalah ekonomi, fear of missing out (fomo), sandwich generation, serta tekanan dari media sosial. Tekanan ini memengaruhi kondisi emosi, pikiran, dan perilaku, sehingga menghambat fungsi kehidupan sehari-hari.
Sayangnya, stigma negatif masih kuat melekat di masyarakat. Orang dengan gangguan jiwa sering dicap sebagai lemah, kurang bersyukur, atau dianggap aib. Stigma ini membuat banyak individu memilih menyembunyikan masalah dan enggan mencari pertolongan.
Pentingnya Mencari Bantuan Profesional
Tara mengimbau untuk tidak memberi label negatif kepada pengidap kesehatan mental, karena akan membuat orang takut untuk mencari bantuan. Selain itu, berhenti menormalisasi gangguan mental sebagai hal biasa dan menganggap masalah mental sebagai sesuatu yang keren atau istimewa, karena membuat masalah tidak tertangani. Yang harus dinormalisasi adalah mencari bantuan profesional dan menemui psikolog atau psikiater.
Kesiapan Rumah Sakit Jiwa Daerah
Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Surakarta, Wahyu Nur Ambarwati, menyampaikan bahwa pihaknya siap melayani peserta JKN dengan prinsip humanistik. RSJD memiliki 213 tempat tidur untuk rawat inap, termasuk 177 tempat tidur psikiatri, serta instalasi rehabilitasi psikososial untuk membantu pasien meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan produktivitas.
Jumlah pasien rawat inap di sini paling banyak adalah peserta JKN dengan total lebih dari 90 persen, baik yang terdaftar pada segmen PBI maupun non-PBI. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien kesehatan jiwa di Surakarta dan sekitarnya sangat bergantung pada Program JKN untuk mengakses layanan kesehatan.
Upaya Pencegahan dan Inklusi Layanan
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menekankan pentingnya sosialisasi skrining kesehatan jiwa berbasis SRQ-20. Potensi kasus terkait kesehatan jiwa terus meningkat, sehingga layanan kesehatan jiwa dalam Program JKN harus inklusif, berkesinambungan, dan tidak diskriminatif. Masyarakat juga harus memastikan keaktifannya sebagai peserta JKN agar saat mengakses layanan kesehatan jiwa tidak menemui kendala.
Timboel berharap semakin banyak fasilitas kesehatan yang mampu menangani layanan kesehatan jiwa, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Semakin dekat layanan dengan masyarakat, semakin cepat pula gangguan mental dapat ditangani.