Kritik terhadap Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis
Anggota Komisi IX DPR, Edy Wuryanto, menyampaikan kekhawatirannya terkait pengawasan yang masih kurang optimal terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai bahwa masifnya kejadian keracunan belakangan ini menjadi indikasi lemahnya kontrol mutu dalam pelaksanaan program tersebut. Beberapa wilayah seperti Baubau, Lamongan, Sumbawa, dan Gunungkidul dilaporkan mengalami gejala keracunan pada penerima manfaat MBG.
Edy menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi evaluasi dan pembenahan. Ia menyatakan bahwa fakta adanya penerima manfaat yang menunjukkan gejala keracunan menunjukkan adanya ketidakmampuan dalam menjaga standar kualitas makanan. Menurutnya, masalah utama berasal dari peran Badan Gizi Nasional (BGN) yang lebih fokus pada kuantitas dapur daripada kualitas makanan. Saat ini, anggaran BGN sebesar Rp 71 triliun baru terserap 18,6 persen. Untuk meningkatkan serapan, Edy menduga BGN hanya mengejar jumlah dapur, sementara kualitas dan keamanan diabaikan.
Pembangunan Dapur MBG yang Tidak Terkontrol
Edy menjelaskan bahwa pembangunan dapur MBG yang diserahkan kepada yayasan masyarakat tidak cukup karena tidak memiliki kemampuan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia meminta agar pembangunan awal pendirian SPPG diawasi untuk menghindari potensi cemaran. Edy mengusulkan agar yayasan diberikan pinjaman lunak untuk mendirikan SPPG sesuai ketentuan. Ia menekankan bahwa pembenahan dari hulu sangat penting, karena membangun SPPG bukan hanya tentang mendirikan bangunan saja. Dengan adanya standar, diharapkan dapat mengurangi cemaran dalam makanan.
Selain itu, Edy menyoroti perlunya akreditasi atau verifikasi dari lembaga di luar BGN terhadap SPPG. Langkah ini bertujuan memastikan kelayakan dan standar mutu. Ia menegaskan bahwa jangan mudah mengizinkan SPPG yang belum sesuai standar untuk beroperasi agar penerima manfaat tidak dirugikan.
Kritik terhadap Lembaga Pengawas
Edy juga mengkritisi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Dinas Kesehatan daerah yang belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Ia menyarankan BPOM dan Dinkes melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala, minimal sebulan sekali. Ia menegaskan bahwa keselamatan penerima manfaat MBG jauh lebih penting daripada sekadar mengejar target pembangunan dapur atau angka serapan anggaran. BPOM telah mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 700 miliar untuk pengawasan SPPG.
Penemuan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia
Di samping itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menemukan ada 5.360 anak di berbagai daerah mengalami keracunan setelah menyantap makanan dari program pemerintah tersebut. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menyatakan bahwa insiden berulang ini telah menjadikan MBG sebagai ancaman serius bagi keselamatan siswa. Ia menilai bahwa program ini justru menjerumuskan anak ke dalam penderitaan dan risiko kehilangan nyawa.
Ubaid menegaskan bahwa JPPI mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh. Organisasi ini juga menyerukan agar keselamatan anak ditempatkan di atas target politik pemerintah.
Kasus Terbaru di Kabupaten Banggai Kepulauan
Kasus keracunan terbaru terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Di wilayah itu sebanyak 251 siswa dari sekolah dasar hingga menengah atas dilarikan ke rumah sakit seusai menyantap makan bergizi gratis pada Rabu, 17 September 2025. Kejadian ini menunjukkan betapa seriusnya isu keracunan yang terjadi dalam program MBG.