Profil dan Kontroversi Burhanuddin Abdullah
Burhanuddin Abdullah menjadi sorotan masyarakat akhir-akhir ini, terutama setelah mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia. Ia adalah mantan Gubernur Bank Indonesia yang pernah dihukum lima tahun penjara karena kasus korupsi dana Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI) senilai Rp 100 miliar. Namun, pada Senin (25/8/2025), ia justru menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden Prabowo Subianto.
Penghargaan ini merupakan salah satu tanda kehormatan tertinggi di Indonesia, diberikan kepada individu yang dianggap berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara. Bintang Mahaputera Adipradana diberikan dalam bentuk selempang dengan bintang yang dipakai di pinggang kiri, lengkap dengan patra yang dikenakan di dada kiri dan miniatur pada lidah baju. Sebelum tahun 1972, penghargaan ini diberikan dalam bentuk kalung.
Presiden Prabowo menyampaikan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian Burhanuddin Abdullah. Ia berharap jasa dan pengabdiannya menjadi warisan bagi generasi penerus bangsa. Meski begitu, pemberian penghargaan ini memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat.
Banyak yang tidak sepakat dengan pemberian penghargaan tersebut, mengingat status Burhanuddin Abdullah sebagai eks napi koruptor. Namun, ada juga yang mendukungnya karena dianggap memiliki kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Profil dan Biodata Burhanuddin Abdullah
Burhanuddin Abdullah lahir di Garut, Jawa Barat, pada 10 Juli 1947. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, mulai dari gelar Sarjana Pertanian (Ir) dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung (1974), hingga gelar Master of Arts (MA) di bidang Ekonomi dari Michigan State University, Amerika Serikat (1984). Pada 2006, ia meraih gelar Doktor Honoris Causa bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro (Undip).
Dalam kariernya, Burhanuddin Abdullah aktif di Bank Indonesia sejak 1979. Ia pernah menjabat Kepala Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan Internasional BI (1994-1995), Wakil Kepala Bidang Riset Ekonomi dan Moneter BI (1996-1998), serta Direktur Direktorat Luar Negeri BI (1998-2000). Pada 2000, ia ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (2000-2001) dan kemudian menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Gotong Royong di bawah Presiden Abdurrahman Wahid (2001). Selanjutnya, ia menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia (2003-2008) dan juga sebagai Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF) di Washington DC.
Selain itu, ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) selama dua periode (2003-2006 dan 2006-2008). Setelah menjalani masa hukuman, ia sempat menjadi Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) periode 2011-2023. Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak Juli 2024 dan juga sebagai Ketua Tim Pakar dan Inisiator Danantara pada 2025.
Tersandung Kasus Hukum Tindak Pidana Korupsi
Pada tahun 2008, Burhanuddin Abdullah tersandung kasus hukum terkait korupsi aliran dana Bank Indonesia. Ia divonis lima tahun penjara subsider enam bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Rabu, 29 Oktober 2008. Ia juga diwajibkan membayar denda senilai Rp 250 juta.
Dalam perkara tersebut, Burhanuddin Abdullah bersama para anggota Dewan Gubernur BI terbukti bersalah karena menggunakan dana YLPPI senilai Rp 100 miliar. Dana tersebut digunakan untuk bantuan hukum lima mantan pejabat BI, penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), serta amendemen Undang-Undang Bank Indonesia (UU BI). Hakim menyebutkan bahwa Burhanuddin Abdullah bersalah lantaran menyetujui pengambilan dana YPPI meski dia sendiri ragu dan tergantung dengan pendapat anggota dewan gubernur lain.
Pernah Mendapat Penghargaan Sebelumnya
Sebelum terjerat kasus hukum, Burhanuddin Abdullah pernah mendapatkan penghargaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2007. Saat menjabat sebagai Gubernur BI, ia diberi penghargaan Bintang Mahaputera Utama. Di era Presiden Prabowo Subianto, ia kembali menerima penghargaan, kali ini berupa Bintang Mahaputera Adipradana. Penghargaan ini menunjukkan pengakuan resmi negara atas jasa luar biasa individu dalam berbagai bidang yang berkontribusi besar bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia.