Indonesia Jadi Pusat Investasi Hijau dari Tiongkok
Indonesia menjadi negara yang paling diminati sebagai lokasi investasi hijau dari perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dari segi jumlah proyek maupun nilai investasi, Indonesia menduduki posisi teratas. Laporan yang dikeluarkan oleh Net Zero Industrial Policy Lab dari Johns Hopkins University, AS, menunjukkan bahwa hingga awal 2025, total investasi hijau di Indonesia mencapai 71 proyek dengan nilai kumulatif sebesar US$67,87 miliar atau sekitar Rp1.107 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.314 per dolar AS).
Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia memiliki selisih yang signifikan dibandingkan negara-negara lain yang berada di peringkat kedua. Hal ini menunjukkan peran penting Indonesia sebagai pusat utama dalam strategi material baterai luar negeri Tiongkok.
Investasi hijau dari Tiongkok di Indonesia saat ini masih didominasi oleh proyek-proyek yang berkaitan dengan mineral bahan baku baterai seperti nikel dan kobalt. Namun, beberapa waktu terakhir, Tiongkok mulai memperluas investasinya ke bidang pengembangan infrastruktur energi surya.
Secara keseluruhan, investasi hijau Tiongkok di luar negeri mengalami peningkatan yang pesat sejak 2022. Dari total 461 proyek yang telah diluncurkan sejak 2011, sebanyak 387 proyek atau lebih dari 80% di antaranya lahir sejak 2022. Nilai investasi yang ditanamkan di berbagai negara sejak tahun tersebut mencapai US$210 miliar.
Dengan adanya perubahan regulasi energi hijau di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump, Tiongkok justru menjadi motor utama dalam transisi energi global. Investasi teknologi hijau skala dunia dari Beijing telah membantu menurunkan biaya energi bersih baik di dalam maupun luar negeri. Namun, hal ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait ketergantungan berlebihan pada Tiongkok serta isu lingkungan dan kondisi kerja di fasilitas-fasilitas luar negeri.
Xiaokang Xue, peneliti dari Net Zero Industrial Policy Lab sekaligus salah satu penulis laporan, menyatakan bahwa Tiongkok kini tidak hanya mengekspor produk hijau, tetapi juga menginternasionalisasi kapasitas manufaktur dan rantai nilai hijaunya dengan membangun pabrik di luar negeri.
Banyak perusahaan besar seperti Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), BYD Co., dan Trina Solar Co. telah mengumumkan investasi miliaran dolar untuk membangun pabrik di lebih dari 50 negara. Meskipun sebagian proyek berpotensi dibatalkan sebelum konstruksi dimulai, nilai investasi yang dijanjikan sudah melampaui ekuivalen Marshall Plan yang digunakan AS untuk membangun kembali Eropa pasca-Perang Dunia II, menurut Mathias Larsen, peneliti dari Brown University.
Selain Indonesia, Maroko juga menjadi tujuan penting untuk investasi material baterai dan hidrogen hijau, karena sumber daya fosfat alam dan kedekatannya dengan Eropa. Negara-negara Timur Tengah juga menarik investasi dalam pembangunan pabrik modul surya dan elektroliser, dengan dukungan perjanjian offtake yang dijamin oleh negara.
Di AS, investasi Tiongkok difokuskan pada rantai pasok tenaga surya dan pabrik baterai lithium-ion, didorong oleh pasar domestik besar yang dilindungi tarif dan insentif Inflation Reduction Act (IRA). Namun, revisi aturan kredit pajak IRA serta ketidakpastian kebijakan berisiko menunda atau menggagalkan sebagian proyek, menurut para peneliti.
Tahun ini, jumlah proyek diperkirakan melandai di bawah rekor 2024 karena perusahaan tengah mencerna portofolio megaproyek serta mengantisipasi risiko geopolitik. Para peneliti mencatat adanya pergeseran lokasi dan sektor investasi. Porsi Asia Tenggara sebagai destinasi utama mulai menurun, sementara investasi di Timur Tengah dan Afrika Utara melonjak menjadi 20% dari total tahun lalu, dari hampir nol sebelumnya. Jika sebelum 2021 pendanaan terkonsentrasi di energi surya, kini investasi lebih merata ke sektor baterai, kendaraan listrik, dan hidrogen hijau.
Namun, ekspansi ini tidak sepenuhnya disambut baik. Legislator di AS telah memperketat akses bagi perusahaan terkait Tiongkok. Komunitas lokal di Indonesia hingga Republik Demokratik Kongo juga menyuarakan kekhawatiran terkait degradasi lingkungan, minimnya perlindungan tenaga kerja, serta kondisi kerja yang tidak aman, yang diperburuk oleh kendala bahasa.
Tim Sahay, co-director Net Zero Industrial Policy Lab, menyarankan agar negara-negara tujuan harus merencanakan, mendanai, dan menerapkan kebijakan industri hijau dengan tegas serta bernegosiasi keras dengan perusahaan Tiongkok demi mencapai prioritas pembangunan berkelanjutan mereka.