Serangan Udara di Doha Mengguncang Proses Diplomasi
Di tengah upaya diplomasi yang sedang berlangsung, sebuah serangan udara mengguncang kota Doha pada 9–10 September 2025. Serangan ini menargetkan rumah Khalil al-Hayya, ketua delegasi negosiator Hamas, saat para perunding sedang membahas proposal gencatan senjata dan pertukaran tahanan dengan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Hasilnya sangat tragis: putra al-Hayya, Humam, Direktur Kantor Jihad Lubad, tiga ajudan, dan seorang penjaga keamanan Qatar tewas. Beberapa anggota keluarga lainnya terluka, namun para perunding selamat. Hamas mengecam serangan ini sebagai upaya pembunuhan yang disengaja dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Qatar.
Tanggung Jawab Penuh atas Kegagalan Mediasi
Dalam pesan resmi kepada menteri luar negeri Arab dan Islam, PBB, Uni Afrika, serta badan internasional lainnya, Hamas menegaskan bahwa pemerintah Benjamin Netanyahu memikul tanggung jawab penuh atas sabotase mediasi dan kegagalan perundingan. Serangan tersebut, menurut mereka, dimaksudkan untuk menghancurkan prinsip mediasi itu sendiri, mencerminkan pola berulang Israel dalam membatalkan kesepakatan dan melakukan pembantaian.
Hamas juga mengingat kembali runtuhnya kesepakatan pada 17 Januari 2025 dan pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran awal tahun ini, meskipun mereka menerima inisiatif mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Hamas sering diperlakukan sebagai target politik dan diplomatik, bukan target militer yang sah.
Permintaan untuk Tindakan Bersama
Faksi-faksi perlawanan Palestina menyerukan pertemuan puncak darurat Arab-Islam di Doha, mendorong pembentukan koalisi Arab-internasional untuk menghentikan genosida yang sedang berlangsung di Gaza. Mereka menekankan bahwa penyelamatan korban dan penghentian kekerasan harus menjadi prioritas utama.
Hamas menuntut negara-negara Arab dan komunitas internasional menekan Israel untuk menghentikan serangan militer, mengisolasi Israel secara politik dan ekonomi, serta menuntut para pemimpinnya di pengadilan internasional atas tuduhan genosida dan kejahatan perang.
Diplomasi yang Terancam
Delegasi Hamas tiba di Doha dengan dokumen gencatan senjata dan pertukaran tahanan. Proposal itu diserahkan kepada Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dan tengah dibahas ketika serangan terjadi. Dalam pandangan Hamas, serangan ini bukan hanya soal militer, tetapi upaya menghancurkan mekanisme mediasi itu sendiri.
Doha, kota yang biasanya identik dengan diplomasi dan negosiasi, mendadak menjadi saksi bisu bayangan konflik. Bayangan itu menembus meja perundingan dan langit kota, mengingatkan bahwa jalur diplomasi bisa dihancurkan dalam sekejap.
Keamanan dan Stabilitas Dunia
Faksi-faksi Palestina menyatakan bahwa “kejahatan Israel tidak hanya mengancam rakyat Palestina, tetapi juga keamanan dan stabilitas dunia Arab dan Islam secara keseluruhan.” Dalam konteks ini, tekanan politik, diplomasi, dan koalisi internasional menjadi senjata untuk menyeimbangkan kekuasaan di tengah kekerasan.
Kompleksitas Konflik Gaza
Serangan di Doha menegaskan kompleksitas konflik Gaza: bukan sekadar pertempuran wilayah, melainkan pertarungan hak asasi, diplomasi, dan legitimasi internasional. Delegasi datang membawa harapan, namun mereka dihadapkan pada kenyataan brutal: kekuatan militer bisa meniadakan jalur diplomasi kapan saja.
Hamas menekankan kembali posisi mereka sebagai gerakan pembebasan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Kepemimpinan terpilih mereka tidak dapat diperlakukan sebagai target militer yang sah, meski tetap menjadi sasaran operasi Israel.
Simbol Fragilitas Mediasi
Dalam narasi ini, setiap langkah delegasi, setiap keputusan Israel, menjadi bagian dari peta politik yang cair, licin, dan penuh risiko. Doha kini bukan hanya kota diplomasi, tetapi juga simbol fragilitas mediasi dalam konflik yang lebih luas.