Peluang Ekonomi Besar dari Transisi Net Zero di Asia Pasifik
Perekonomian Asia Pasifik memiliki potensi besar untuk menerima dorongan signifikan jika berhasil mencapai target net zero. Dalam laporan terbaru, disebutkan bahwa kawasan ini dapat memperoleh manfaat ekonomi senilai US$50 triliun pada tahun 2070. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen dan langkah transisi yang dilakukan oleh berbagai negara di kawasan tersebut.
Laporan Deloitte dengan judul Accelerating Net-Zero: Critical Opportunities in Asia Pacific’s Climate Policy menyoroti bahwa peluang ekonomi puluhan triliun hanya bisa tercapai melalui pemanfaatan teknologi baru, pengembangan industri rendah karbon, serta investasi sebesar US$80–US$90 triliun hingga tahun 2050. Meskipun potensi ini sangat besar, tantangan juga tidak bisa diabaikan.
Salah satu tantangan utama adalah bauran energi terbarukan yang masih terbatas. Meski tingkat energi terbarukan di Asia Pasifik telah mencapai 30% dan tumbuh lebih cepat dibandingkan energi fosil, pasokan listrik berbasis karbon masih menyumbang hingga 67% dari total energi kawasan. Selain itu, Asia Pasifik menjadi tempat tinggal bagi 60% populasi dunia dan berkontribusi sebesar 40% terhadap PDB global. Pada saat yang sama, kawasan ini juga bertanggung jawab atas hingga 60% dari total emisi karbon global.
Analisis Mengenai Perubahan Ekonomi
Dalam analisis Turning Point, Deloitte menyatakan bahwa dekarbonisasi di Asia Pasifik dapat mendorong pertumbuhan PDB sebesar 7,5% pada tahun 2070. Angka ini setara dengan keuntungan sebesar US$9 triliun atau US$47 triliun dalam nilai bersih saat ini. Nilai ini bahkan melebihi kombinasi perekonomian Australia, India, dan Jepang saat ini.
Namun, risiko besar mengintai jika kawasan ini gagal bertindak. Tanpa langkah nyata, PDB Asia Pasifik diperkirakan akan menyusut sebesar 5,5% atau senilai US$3,4 triliun per tahun pada tahun 2050. Kerugian ini bisa meningkat hingga 12% dari PDB pada 2070, yang setara dengan US$16 triliun per tahun atau US$96 triliun dalam nilai bersih saat ini.
Tantangan dalam Transformasi Energi
Langkah-langkah ke depan akan semakin sulit karena memerlukan perubahan mendasar dalam kebijakan industri, sistem energi, dan adopsi teknologi. Deloitte menekankan bahwa tantangan ini kompleks dan saling terkait. Bahan bakar masa depan seperti hidrogen dan biofuel dianggap penting untuk dekarbonisasi transportasi, industri berat, dan listrik. Namun, saat ini biaya produksi masih tinggi dan pasokannya terbatas.
Permintaan mineral kritis juga terus meningkat, tetapi sumbernya terkonsentrasi secara geografis dan pertumbuhannya terhambat oleh kendala lingkungan. Laporan ini juga menyoroti kebutuhan untuk memperluas produksi baterai guna memenuhi permintaan kendaraan listrik (EV) dan mendukung jaringan energi terbarukan. Namun, hal ini menghadapi keterbatasan sumber daya serta tekanan margin.
Transformasi industri yang menjadi inti pertumbuhan ekonomi harus beralih dari proses dan bahan bakar intensif emisi. Sayangnya, hingga saat ini belum ada alternatif yang benar-benar layak dan dapat diterapkan secara komersial dalam skala besar.
Investasi dan Kebijakan Publik
Deloitte memperkirakan bahwa untuk mencapai target net zero global, dunia membutuhkan investasi senilai US$150–200 triliun hingga tahun 2050. Asia Pasifik sendiri memerlukan dana sebesar US$79–89 triliun. Pada tahun 2023, investasi teknologi rendah karbon di kawasan ini mencapai rekor sebesar US$840 miliar. Namun, angka ini harus meningkat hampir tiga kali lipat menjadi sekitar US$2,3 triliun per tahun pada tahun 2030 dan terus meningkat setelahnya.
Investasi modal sangat dibutuhkan untuk memperluas kapasitas pembangkit dan infrastruktur jaringan listrik, mengganti armada transportasi, mentransformasi proses industri, serta membangun rantai pasok yang tangguh. Tantangan pembiayaannya pun besar, karena banyak proyek belum layak secara ekonomi dalam kondisi pasar saat ini. Investor membutuhkan imbal hasil, sementara konsumen memerlukan pilihan yang terjangkau.
Inilah titik penting di mana kebijakan publik berperan. Pemerintah perlu menetapkan arah, menyediakan dukungan pendanaan, serta mengurangi risiko agar proyek transisi menjadi bankable. Kebijakan yang tepat sasaran harus mampu mengatasi hambatan di setiap pilar, membuka akses bagi modal swasta, dan mempercepat perubahan.