Penjelasan Kementerian Komunikasi dan Digital Mengenai Sistem Satu Identitas Digital
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan penjelasan terkait wacana yang menyebutkan bahwa satu orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial. Pernyataan tersebut sebenarnya merujuk pada konsep “satu orang satu identitas digital”. Dalam hal ini, seseorang tetap diperbolehkan memiliki beberapa akun media sosial, tetapi setiap akun harus dapat dilacak kembali ke satu ID atau digital ID yang dimiliki.
Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konten yang diunggah dapat dipertanggungjawabkan oleh pemiliknya. Ia menekankan bahwa jika sistem single ID dapat diterapkan, maka tidak masalah bagi seseorang untuk memiliki satu, dua, atau tiga akun media sosial selama proses verifikasi dan autentikasi bisa dilakukan dengan baik.
Implementasi Sistem Single ID dalam Kebijakan Pemerintah
Sistem single ID bukanlah hal baru. Pemerintah telah lama menerapkan konsep ini melalui berbagai kebijakan seperti Satu Data Indonesia, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengelolaan data pribadi secara lebih kuat dan efektif.
Dengan sistem ini, pemerintah ingin menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Hal ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, karena setiap aktivitas di dunia maya dapat diawasi dan diatur dengan lebih baik.
Penggunaan NIK untuk Registrasi Nomor HP
Nezar juga menjelaskan pentingnya pengelolaan data pribadi dari hulu ke hilir. Di tahap awal, registrasi kartu SIM harus sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar setiap pengguna tercatat dengan identitas yang benar. Saat ini, satu NIK masih bisa digunakan untuk mendaftarkan maksimal tiga nomor per operator seluler. Namun, celah ini sering dimanfaatkan untuk praktik seperti cloning data atau jual beli SIM prabayar secara bebas.
Akibatnya, kejahatan online seperti scamming dan penggunaan identitas palsu semakin marak. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berupaya memperketat tata kelola data pribadi. Di tahap akhir, platform media sosial dituntut memiliki mekanisme pengendalian yang memungkinkan setiap akun dapat ditelusuri ke identitas digital pemiliknya.
Teknis Verifikasi dengan Scan Wajah atau Sidik Jari
Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menegaskan bahwa kebijakan satu orang satu identitas digital bukanlah upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Filosofi dari aturan ini adalah menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan produktif. Menurutnya, anonimitas di media sosial sering dimanfaatkan untuk melakukan penipuan maupun pelanggaran hukum.
Ismail menjelaskan bahwa konsep single digital ID akan membuat setiap orang tetap terhubung dengan identitas asli mereka di dunia maya. Opsi teknis yang sedang dibahas termasuk penggunaan alat verifikasi tambahan seperti pengenalan wajah atau sidik jari. Teknis ini akan memastikan bahwa setiap orang tetap menjadi dirinya sendiri saat mengakses ruang digital.
Meski begitu, Ismail menekankan bahwa wacana ini masih dalam tahap diskusi dan belum menjadi aturan resmi. Ia berharap masyarakat tidak melihat ini sebagai upaya membatasi kebebasan, melainkan sebagai langkah untuk menciptakan ruang digital yang lebih baik dan bermanfaat bagi semua pihak.