Kehidupan Bernegara yang Jauh dari Visi Keadilan Sosial
Aliansi Ekonom Indonesia menyatakan bahwa kehidupan bernegara di Indonesia semakin menjauhi visi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Elan Satriawan, menilai hal ini terlihat dari penurunan kualitas hidup masyarakat yang terjadi secara masif dan sistemik.
“Kami melihat adanya penurunan kualitas hidup di berbagai lapisan masyarakat,” ujar Elan dalam konferensi pers daring pada Selasa (9/9). Meskipun ada tekanan dari guncangan global, kondisi ini tidak terjadi tiba-tiba, melainkan hasil akumulasi proses bernegara yang kurang amanah, sehingga memicu ketidakadilan sosial.
Aliansi ini terdiri dari 16 ekonom ternama, termasuk Elan Satriawan, Jahen Fachrul Rezki dari LPEM UI, Vivi Alatas dari Bank Dunia, Wisnu Setiadi Nugroho dari UGM, serta Firman Witoelar dari Australian National University.
Masalah Ekonomi yang Menjadi Sorotan
Banyak kebijakan dan isu ekonomi menjadi sorotan yang memicu demonstrasi. Pertumbuhan ekonomi yang menurun menjadi salah satu indikator utama. Sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% antara 2010-2020, dengan upah riil tumbuh sebesar 5,1%. Namun, setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 5%, sementara upah riil stagnan dan hanya tumbuh 1,2%.
Selain itu, ketersediaan lapangan kerja berkualitas juga mengalami penyusutan. Tercatat 80% penciptaan lapangan kerja baru antara 2018–2024 tercipta di sektor berbasis rumah tangga dengan upah di bawah rata-rata nasional. Bahkan, di pekerjaan formal, sebanyak 25% pekerja pemerintah dan 31% pekerja swasta belum memiliki asuransi kesehatan.
Permasalahan Perekonomian yang Terlihat
Menurut Aliansi Ekonom Indonesia, dua benang merah utama dari permasalahan perekonomian saat ini adalah misalokasi sumber daya yang masif dan rapuhnya institusi penyelenggara negara. Hal ini disebabkan oleh konflik kepentingan dan tata kelola yang tidak amanah.
Vivi Alatas, ekonom senior Bank Dunia, menjelaskan bahwa tingkat pengangguran usia 15-24 tahun selama 2016-2024 selalu di atas 15%, tiga kali lipat dibanding usia 25-34 tahun. Lebih dari 25% anak muda Indonesia tidak produktif atau tidak bekerja dan tidak sekolah, khususnya perempuan.
Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
Untuk menghadapi situasi ini, Aliansi Ekonom Indonesia menyampaikan tujuh desakan penting untuk diperhatikan oleh berbagai perangkat negara:
- Perbaikan Anggaran: Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran dan tempatkan anggaran pada kebijakan dan program secara wajar dan proporsional. Termasuk pengurangan porsi belanja untuk program populis, kembalikan transfer ke daerah sesuai porsinya, serta sesuaikan kebijakan penanganan gizi seperti stunting, obesitas, dan kekurangan gizi mikro.
- Independensi Institusi: Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara.
- Hentikan Dominasi Negara: Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri sebagai penyelenggara yang dominan.
- Deregulasi Kebijakan: Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi.
- Prioritaskan Ketimpangan: Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
- Kebijakan Berbasis Bukti: Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan serta berantas program populis yang mengganggu kestabilan fiskal.
- Bangun Kepercayaan Publik: Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, sehatkan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi, termasuk memberantas konflik kepentingan maupun perburuan rente.