Desakan Darurat Ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia
Aliansi Ekonom Indonesia, yang mewakili 384 ekonom, telah menyampaikan tujuh desakan darurat kepada pemerintah. Tujuan dari desakan ini adalah untuk memastikan adanya reformasi kebijakan ekonomi yang segera dilakukan, demi menjamin pertumbuhan yang inklusif, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Desakan tersebut dianggap penting karena berbagai program populis dan intervensi politik pada lembaga negara dinilai berpotensi melemahkan fondasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, tujuh desakan darurat diajukan sebagai upaya koreksi dan reformasi kebijakan.
Ekonom sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Ekonomi Internasional (International Economic Association/IEA) Lili Yan Ing membuka forum dengan menegaskan bahwa usulan tersebut berbasis data dan analisis. “Perlu kami tegaskan bahwa apa yang kami sampaikan pada hari ini adalah berdasarkan data, fakta, dan analisa,” ujarnya dalam keterangan pers.
Aliansi ekonom juga menyampaikan bahwa meskipun ada tekanan dari guncangan global, kondisi di Indonesia tidak terjadi tiba-tiba. Situasi ini merupakan akumulasi dari praktik bernegara yang kurang amanah dan kebijakan yang tidak tepat, sehingga memicu ketidakadilan sosial. Salah satunya terlihat dari kualitas pertumbuhan ekonomi yang menurun dan jauh dari inklusif, sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat banyak.
Berikut adalah tujuh desakan darurat ekonomi dari Aliansi Ekonom Indonesia:
-
Perbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran
Aliansi ekonom menekankan perlunya perbaikan menyeluruh dalam alokasi APBN. Belanja untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi energi, sekolah rakyat, dan program tiga juta rumah, dinilai terlalu besar dan perlu dikurangi porsi belanjanya secara signifikan. Alokasi untuk program populis pada 2026 mencapai Rp 1.414 triliun atau 37,4% dari total belanja APBN. -
Kembalikan independensi, transparansi, dan pastikan tidak ada intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu
Aliansi ekonom meminta agar institusi penyelenggara negara seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kejaksaan bebas dari intervensi kepentingan. KPK dinilai kehilangan independensi sejak UU No.19/2019. BI juga diminta kembali fokus pada menjaga stabilitas moneter, bukan membiayai proyek politik. -
Hentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal
Aliansi Ekonom Indonesia menolak pembentukan super holding Danantara dengan anggaran Rp 300 triliun yang dinilai menambah birokrasi baru di tengah rasio utang yang meningkat. Penugasan TNI/Polri di ranah sipil (termasuk pangan dan perlindungan sosial) juga ditolak karena berpotensi menggeser peran swasta dan usaha lokal. -
Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi dan penyederhanaan birokrasi
Aliansi ekonom mendorong deregulasi kebijakan dan perizinan. Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang terlalu kaku dinilai menurunkan daya saing. Kuota impor komoditas strategis juga disebut menciptakan monopoli, rente, dan praktik mafia. Reformasi proses perizinan usaha juga diminta untuk mengurangi inefisiensi dan potensi korupsi. -
Prioritaskan kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi
Aliansi ekonom menekankan reformasi program bantuan sosial, termasuk mengembalikan PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai bantuan tunai bersyarat dan mengintegrasikan dengan PIP (Program Indonesia Pintar). Program sosial harus adaptif terhadap krisis dan diperluas untuk lansia, disabilitas, serta kelompok rentan. -
Kembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan
Aliansi ekonom menolak kebijakan populis tanpa kajian, seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, hilirisasi, subsidi energi, dan Danantara. Setiap program baru sebaiknya melalui uji coba (piloting), studi kelayakan independen, serta evaluasi transparan. Pengambilan kebijakan harus berbasis bukti kuantitatif, disertai pemantauan berkala untuk memastikan keberlanjutan fiskal. -
Tingkatkan kualitas institusi, bangun kepercayaan publik, dan sehatkan tata kelola penyelenggara negara
Aliansi ekonom menuntut penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Militer diminta kembali ke fungsi pertahanan sesuai UU TNI No. 34/2004, sementara jabatan sipil harus diisi lembaga sipil. Pejabat publik dilarang rangkap jabatan di swasta atau BUMN. Partai politik juga diminta dikelola profesional, bukan dikuasai kroni. Budaya suap antara perusahaan dan pejabat publik harus diberantas.