Soal Ujian Tengah Semester Ekonomi Kelas 11 SMA/MA Tahun 2025
Berikut adalah contoh soal ujian tengah semester atau Soal UTS Pelajaran Ekonomi Kelas 11 SMA/MA tahun 2025. Soal ini terdiri dari 20 nomor dalam bentuk esai dan dilengkapi dengan kunci jawaban. Siswa diharapkan mengerjakan soal-soal ini dengan cermat dan teliti, serta memberikan jawaban yang benar.
Pertanyaan dan Jawaban
-
Pengangguran karena ada orang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi dengan sukarela tidak bekerja disebut ….
Jawaban: Pengangguran voluntary -
Tukang becak termasuk tenaga kerja ….
Jawaban: tidak terdidik dan tidak terlatih -
Tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan disebut ….
Jawaban: Kesempatan kerja -
Angkatan kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu …. dan ….
Jawaban: Pekerja dan penganggur -
Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar disebut ….
Jawaban: Produk Domestik Bruto (PDB) -
APBN singkatan dari ….
Jawaban: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -
Anggaran merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian merupakan fungsi ….
Jawaban: Stabilisasi -
Pengeluaran (belanja) negara adalah semua pengeluaran negara yang meliputi ….
Jawaban: Pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan -
Instansi tertinggi yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN adalah ….
Jawaban: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) -
Pemungutan pajak pada masyarakat harus adil dan disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, merupakan prinsip ….
Jawaban: Kesamaan (equality) -
Jelaskan pengertian tenaga kerja!
Jawaban: Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang dapat bekerja dan sanggup bekerja apabila ada permintaan tenaga kerja. -
Sebutkan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja!
Jawaban:- Membuat proyek padat karya
- Mengembangkan sektor pariwisata
-
Sebutkan sumber-sumber pendapatan daerah!
Jawaban:- Retribusi daerah
- Pajak daerah
- PBB
- Pendapatan bunga
-
Bagaimana prosedur pertanggungjawaban APBN pemerintah kepada DPR?
Jawaban: Pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan negara kepada DPR dituangkan dalam bentuk penyusunan perhitungan anggaran negara (PAN) yang terlebih dahulu harus diperiksa oleh BPK. Hasil pemeriksaan oleh BPK diberitahukan kepada DPR. DPR (dalam hal ini komisi APBN) meneliti pertanggungjawaban APBN dan memberikan pendapat mengenai hasil pemeriksaan BPK tersebut selambat-lambatnya satu bulan setelah pemerintah menyampaikan RUU tentang perhitungan anggaran tersebut. -
Apa yang dimaksud dengan pengangguran sukarela?
Jawaban: Pengangguran sukarela (voluntary) adalah pengangguran karena ada orang yang sebenarnya masih mampu bekerja tetapi dengan sukarela tidak bekerja karena mempunyai penghasilan dari harta miliknya. -
Sebutkan faktor-faktor yang digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di Indonesia!
Jawaban: Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita -
Jelaskan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi masa kapitalisme raya menurut Werner Sombart!
Jawaban:- Tujuan utama usahanya untuk mencari keuntungan
- Munculnya kaum pemilik modal yang memiliki alat produksi
- Produksi dilakukan secara besar-besaran dengan teknologi modern
- Timbulnya persaingan yang mengarah ke monopoli
- Timbulnya kaum majikan dan buruh
-
Jelaskan perbedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung!
Jawaban:- Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan tidak dapat dipindahtangankan
- Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dipindahkan kepada orang lain
-
Apa yang dimaksud kebijakan fiskal?
Jawaban: Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. -
Jelaskan prinsip-prinsip penyusunan APBN!
Jawaban:- Prinsip-prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan, antara lain sebagai berikut.
- Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran
- Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara serta sewa atas penggunaan barang-barang milik negara.
- Penutupan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan denda yang telah dijanjikan.
- Prinsip-prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara, antara lain:
- Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan
- Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program
- Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memerhatikan kemampuan potensi nasional.