Kritik dan Balasan Mengenai Kinerja Ekonomi Indonesia
Rocky Gerung, seorang pengamat politik sekaligus akademisi, sering mengkritik kinerja ekonomi Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi selama sepuluh tahun terakhir berkontribusi pada terpuruknya perekonomian negara. Menurut Rocky, Jokowi hanya mewariskan utang yang harus ditanggung oleh Presiden saat ini, Prabowo Subianto.
Namun, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan respons terhadap pernyataan tersebut. Dalam sebuah acara Great Lecture yang bertema “Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8 persen”, ia menyatakan bahwa Jokowi justru berjasa besar dalam pemulihan ekonomi bangsa. Purbaya menekankan bahwa Jokowi memiliki peran penting dalam meningkatkan likuiditas ekonomi, meskipun dirinya sendiri juga turut berkontribusi.
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan penempatan dana di perbankan yang dilakukan oleh Jokowi melalui Sri Mulyani, Menteri Keuangan saat itu, berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, setelah kebijakan tersebut diubah, ekonomi Indonesia kembali mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini membuat Purbaya memperingatkan bahwa kondisi ekonomi bisa kembali memburuk jika tidak segera diperbaiki.
Perjalanan Ekonomi Indonesia dari Era SBY hingga Jokowi
Dalam paparannya, Purbaya membagikan data perkembangan ekonomi Indonesia sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Jokowi. Ia menunjukkan bahwa ada beberapa periode di mana ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Salah satunya adalah bulan Februari-Maret 2020, ketika pandemi Covid-19 melanda dunia dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia minus hingga 15 persen.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi melalui Sri Mulyani merancang tiga strategi utama untuk mengatasi krisis ekonomi. Pertama, penguatan neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor dan pengurangan impor. Kedua, penguatan permintaan domestik dengan meningkatkan konsumsi masyarakat. Ketiga, transformasi struktural melalui hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, serta transformasi sektor pertanian dan jasa.
Langkah-langkah ini didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter seperti subsidi bunga kredit, penempatan dana di perbankan, program Kartu Prakerja, serta dukungan terhadap UMKM dan investasi. Penempatan dana di perbankan saat itu mirip dengan kebijakan yang baru-baru ini diterapkan, yaitu mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) kepada perbankan.
Penempatan Dana di Perbankan
Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan penempatan dana di perbankan dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia memastikan bahwa dana sebesar Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan dan akan digunakan secara bertahap untuk mendukung perekonomian nasional.
Dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Sebaliknya, dana tersebut disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Tanggapan dari Direktur Bank
Purbaya juga mengungkapkan bahwa para direktur utama (Dirut) perbankan pusing usai menerima gelontoran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun. Ia menjelaskan bahwa awalnya bank-bank milik pemerintah enggan menerima dana sebanyak itu. Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun. Namun, Purbaya menolak hal tersebut dan memaksakan agar dana tersebut dialirkan ke semua bank.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan bahwa deposito tersebut tidak akan ditarik dalam enam bulan ke depan. Ia menegaskan bahwa cadangan dana pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya jauh lebih besar, sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara. Dengan demikian, jumlah dana yang dialihkan ke Bank Himbara dianggap cukup sustainable untuk digunakan dalam pembiayaan program pembangunan lainnya.