Kasus Beras Oplosan yang Menghebohkan Masyarakat
Kasus beras oplosan yang dijual dengan kemasan premium kini menjadi perhatian besar dari masyarakat. Praktik ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga berdampak pada stabilitas harga pangan di dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap bahwa ada perusahaan besar yang terlibat dalam kecurangan ini.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa beberapa perusahaan besar terlibat dalam pengoplosan beras. Meski demikian, ia tidak memberikan daftar lengkap perusahaan-perusahaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa beras berkualitas premium sering dicampur dengan beras kualitas medium, lalu dijual dengan harga premium. Hal ini menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen.
“Belum lagi yang oplosannya, beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Dan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan-perusahaan besar, bayangkan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (22/7/2025).
Meskipun stok beras dalam negeri mencapai angka tertinggi sejak 1945, yaitu sebanyak 4 juta ton beras yang telah diamankan Perum Bulog di pertengahan tahun ini, harga beras terus meningkat. Ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara stok dan harga di lapangan.
“Bayangkan rakyat yang harusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah, tapi harga yang naik, karena praktik oplosan menaikkan harga premium, kemudian jumlahnya juga dikurangin dan ini membuat beban rakyat lebih tinggi,” tambahnya.
Berdasarkan temuan Kementerian Pertanian, Tito menyebut ada beberapa praktik kecurangan pascapanen raya yang memengaruhi harga beras. Modus yang digunakan melalui dua tahap:
- Pertama, mengurangi ukuran alias tak sesuai dengan kemasan yang tertera.
- Kedua, pengoplosan beras medium dan premium yang setelahnya dijual dengan harga premium.
Praktik ini juga disorot oleh Presiden Joko Widodo dalam peluncuran kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7/2025). Ia menyebut bahwa beras yang tidak sesuai volume merupakan bentuk penipuan.
“Misalnya [beras] 5 kilogram, kita kadang-kadang nggak ngecek pembeli kan, isinya 4,5 kilogram. Bayangkan setengah kilonya dikorupsi istilahnya, digelapkan, itu yang kata Pak Presiden kemarin, ini penipuan. Nah, itu, setengah kilo per kantong, kali sekian berapa juta kantong,” ujarnya.
Harga beras menjadi atensi utama Presiden karena merupakan komoditas yang harus diamankan, selain bahan bakar minyak (BBM). “Harga berasnya menjadi atensi nomor satu Bapak Presiden karena ini memang komoditas yang harus diamankan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden juga menyentil praktik pengoplosan beras yang dikemas sebagai beras premium. Bahkan, harganya juga dijual melampaui harga eceran tertinggi (HET). Berdasarkan laporan yang diterima, Presiden mengungkap kerugian ekonomi dan masyarakat Indonesia mencapai Rp100 triliun setiap tahun akibat peredaran beras oplosan kemasan premium.
“Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan. Ini adalah pidana,” ujar Presiden di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin (21/7/2025).
Atas temuan tersebut, Presiden meminta Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) segera mengusut tuntas dan menindak tegas oknum yang menjual beras oplosan premium. Ia juga mengungkap bahwa praktik permainan beras oplosan premium bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di banyak negara, termasuk Malaysia.