Program Tebus Ijazah, Upaya Pemerintah Kota Medan Memastikan Akses Pendidikan yang Adil
Program Tebus Ijazah yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Medan menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dengan slogan “Medan untuk Semua”, program ini menjadi salah satu langkah nyata untuk mengurangi angka putus sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Sejak diluncurkan pada Juni 2025 hingga Kamis (24/7/2025), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan telah berhasil menebus sebanyak 168 ijazah dari target 400 siswa. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membantu siswa yang kesulitan melanjutkan pendidikan akibat tunggakan biaya pendidikan.
“Beberapa ijazah yang tertahan di sekolah berasal dari siswa SD dan SMP dengan jumlah masing-masing 37 dan 131 ijazah,” ujar Rico Tri Putra Bayu Waas, Wali Kota Medan. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih adil dan menyeluruh, terutama bagi anak-anak yang tidak mampu melanjutkan studi karena kendala finansial.
Program Tebus Ijazah ini khusus ditujukan bagi siswa lulusan sekolah swasta yang ijazahnya masih tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan. Sementara itu, siswa dari sekolah negeri tidak termasuk dalam program ini karena tidak dikenai biaya pendidikan.
Menurut Plt Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Prayogi, pendataan awal menunjukkan bahwa ada lebih dari 4.000 lulusan SD dan SMP di Kota Medan yang ijazahnya belum diambil. Beberapa kasus bahkan sudah berlangsung sejak tahun 2008 hingga 2024.
Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemko Medan menetapkan kuota bantuan untuk 400 siswa pada tahun 2025. Masing-masing siswa akan mendapatkan bantuan maksimal sebesar Rp 2,5 juta untuk melunasi tunggakan. Data calon penerima bantuan diverifikasi melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Dinas Sosial Kota Medan.
Dari hasil verifikasi, sekitar 300-400 siswa memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Namun, siswa dengan tunggakan di atas Rp2,5 juta tidak masuk prioritas pada tahun ini. Prioritas diberikan kepada mereka yang terdata di DTSEN dan nilai tunggakannya tidak melebihi Rp2,5 juta sesuai pagu anggaran.
Hingga pertengahan Juli, program ini telah berjalan meskipun masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakhadiran orang tua saat diundang untuk pengambilan ijazah. Keberadaan orang tua sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara tepat dan transparan. Jika orang tua tidak hadir, maka pihak sekolah dapat menyerahkan ijazah langsung ke rumah siswa dengan ketentuan adanya dokumentasi dan tanda tangan berita acara.
Program Tebus Ijazah ditargetkan rampung pada Agustus 2025 dan akan terus berjalan sesuai hasil verifikasi serta kesiapan para penerima. Sebagian besar penerima bantuan berasal dari wilayah Medan bagian Utara dan kawasan padat penduduk.
“Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga upaya mengurangi angka putus sekolah dan memastikan anak-anak kita bisa melangkah lebih jauh,” pungkas Prayogi.