Respons BEM SI Kerakyatan terhadap Pengunduran Diri Sejumlah Organisasi Mahasiswa
Pengunduran diri sejumlah organisasi perwakilan mahasiswa dari keanggotaan aliansi BEM SI Kerakyatan menimbulkan reaksi dari berbagai pihak. Hal ini menjadi topik yang cukup hangat dibicarakan, terutama setelah Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI Kerakyatan yang dihelat pada pertengahan Juli 2025. Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, mengungkapkan bahwa dinamika seperti ini bukanlah hal baru dalam sejarah aliansi.
Menurut Pasha, masuk dan keluarnya anggota dari aliansi adalah bagian dari proses alami. Ia menegaskan bahwa perbedaan pandangan dalam gerakan mahasiswa tidak perlu dilihat sebagai ancaman. “Selama dilakukan dengan itikad baik, bukan dengan niat membentuk opini publik yang menyesatkan,” ujarnya.
Ia menyayangkan adanya penghargaan atau glorifikasi terhadap peristiwa pengunduran diri tersebut. Menurutnya, hal ini justru bisa melemahkan semangat perjuangan bersama. “Kami menolak dikotomi dan sekat-sekat semua yang melemahkan barisan perjuangan,” tegasnya.
Pasha juga menekankan bahwa BEM SI Kerakyatan bukanlah milik satu atau dua individu. Lebih dari itu, aliansi ini merupakan wadah kolektif dari seluruh gerakan mahasiswa. Ia menyatakan bahwa BEM SI Kerakyatan akan tetap terbuka untuk konsolidasi dan menutup segala kemungkinan provokasi. Tujuannya adalah agar peristiwa keluarnya beberapa BEM dari aliansi tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah kekuatan mahasiswa.
Keluarnya Beberapa BEM Kampus dari Aliansi
Beberapa BEM kampus disebut telah menyatakan sikap keluar dari BEM SI Kerakyatan. Peristiwa ini diduga dipicu oleh pelaksanaan Munas BEM SI Kerakyatan yang berlangsung di Universitas Dharma Andalas, Padang, Sumatera Barat, pada 13–19 Juli 2025. Di antara organisasi yang keluar, termasuk BEM KM UGM, BEM Undip, BEM Universitas Tanjungpura, hingga BEM Universitas Sultan Agung.
Presiden BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Sultan Agung, Wiyu Ghaniy Allatif Yudistira, menyatakan bahwa Munas tersebut sudah menjauhi substansi gerakan mahasiswa. Ia menilai acara tersebut lebih banyak berbau intervensi politik sekelompok orang saat acara berlangsung. “(Forum itu) jauh dari nilai moralitas mahasiswa. Kami secara tegas keluar dari aliansi BEM SI Kerakyatan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Kehadiran Pejabat dalam Acara Munas BEM SI Kerakyatan
Sebelumnya, sejumlah pejabat dan politikus hadir dalam Munas BEM SI Kerakyatan di Padang. Panitia munas mengundang Ketua Umum Partai Perindo, Menteri Pemuda dan Olahraga, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepala Kepolisian Daerah Sumbar, dan BIN Daerah Sumbar. BIN Sumbar juga mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat atas penyelenggaraan munas itu.
Rifaldi, panitia Munas BEM SI Kerakyatan, menjelaskan bahwa kehadiran para pejabat, politikus, polisi, dan BIN daerah adalah bagian dari teknis acara. Alasannya adalah karena pengelola tempat menginap peserta di Asrama Haji memberikan syarat harus atas sepengetahuan Forkopimda Sumbar. “Kami berkomitmen itu tidak ganggu independensi kami untuk mengkritik kekuasaan,” ujarnya.
Dengan adanya dinamika ini, BEM SI Kerakyatan tetap berkomitmen untuk menjaga semangat perjuangan mahasiswa. Meski ada perbedaan pendapat, aliansi ini tetap berusaha menjaga soliditas dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan.