Pengakuan Mengejutkan dari Mantan Panglima Militer Israel
Seorang mantan panglima militer Israel, Herzi Halevi, mengungkapkan pernyataan yang mengejutkan terkait jumlah korban sipil di Gaza. Ia menyatakan bahwa militer Israel telah membunuh atau melukai lebih dari 200.000 warga Palestina sejak Oktober 2023. Pernyataan ini muncul dalam rekaman yang dipublikasikan oleh situs berita Ynet dan menjadi salah satu pengakuan pertama dari pihak Israel mengenai angka korban yang sangat tinggi.
Halevi menegaskan bahwa serangan militer Israel tidak pernah dibatasi oleh nasihat hukum. Ia menekankan bahwa selama masa jabatannya sebagai komandan, tidak ada satupun keputusan operasional yang terpengaruh oleh masukan dari penasihat hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran penasihat hukum di Israel lebih berfokus pada pembelaan legalitas tindakan militer di hadapan komunitas internasional, daripada membatasi tindakan tersebut.
Angka Korban yang Menyedihkan
Data resmi dari Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan bahwa jumlah korban tewas sejak 7 Oktober 2023 mencapai 64.718 orang dengan 163.859 orang luka-luka. Dengan populasi sekitar 2,2 juta jiwa di Gaza, angka ini berarti 10 persen penduduk setempat telah menjadi korban perang. Meskipun Israel secara berkala menyangkal angka-angka ini sebagai propaganda Hamas, data tersebut dianggap dapat dipercaya oleh organisasi kemanusiaan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Berdasarkan laporan The Guardian, data intelijen militer Israel yang bocor menunjukkan bahwa 80 persen dari korban tewas di Gaza hingga Mei adalah warga sipil. Ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya melibatkan militer, tetapi juga menargetkan penduduk biasa, termasuk anak-anak dan wanita.
Peran Penasihat Hukum dan Tantangan Hukum Internasional
Halevi menjelaskan bahwa penasihat hukum militer hanya bertugas untuk membela legalitas tindakan Israel di dunia internasional. Ia menegaskan bahwa Jaksa Agung militer tidak memiliki wewenang untuk membatasi keputusan operasional. Pernyataan ini memperkuat dugaan bahwa sistem hukum Israel tidak sepenuhnya independen dalam mengatur tindakan militer.
Pernyataan Halevi juga muncul di tengah kasus genosida yang sedang ditangani oleh Mahkamah Internasional (ICC) terhadap Israel. Selain itu, surat kabar Haaretz melaporkan bahwa Eyal Zamir, kepala staf militer Israel yang baru, dikabarkan mengabaikan nasihat hukum dari Jaksa Agung militer. Ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat militer.
Konflik yang Memperparah Kebutuhan Kemanusiaan
Serangan militer Israel terhadap Kota Gaza semakin intensif, terutama di wilayah utara yang rumah bagi hampir separuh penduduk Gaza. Serangan terbaru telah menewaskan banyak warga sipil, sementara tentara menargetkan gedung-gedung tinggi dan memaksa penduduk untuk berpindah ke “zona kemanusiaan” di Al-Mawasi.
Kondisi di Gaza semakin buruk karena pasukan Israel terus menghancurkan infrastruktur dasar seperti rumah sakit, rumah, dan layanan kesehatan. Bahkan, warga sipil di dekat pusat distribusi bantuan yang dioperasikan oleh Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) juga menjadi target.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sejak akhir Mei, 2.484 orang tewas dan 18.117 terluka saat mencoba mengakses bantuan kemanusiaan. Pada Agustus, PBB merilis laporan yang menyatakan bencana kelaparan di Gaza. Sejak itu, kementerian mencatat 420 kematian akibat kekurangan gizi dan kelaparan, termasuk 145 anak-anak.
Kondisi yang Mengkhawatirkan
Perang Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.800 warga Palestina sejak Oktober 2023, serta menghancurkan wilayah kantong tersebut yang terancam kelaparan. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik ini tidak hanya mengganggu kehidupan penduduk, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup mereka.
Dengan situasi yang semakin memburuk, tekanan internasional terhadap Israel semakin meningkat, terutama terkait pelanggaran hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, sampai saat ini, Israel masih terus melakukan serangan tanpa batas, yang berdampak besar pada rakyat Gaza.