Perkembangan Stimulus Ekonomi 2025 dan Pandangan Para Ahli
Ekonom menilai langkah pemerintah dalam meluncurkan delapan program stimulus ekonomi hingga akhir 2025 sebagai upaya yang patut diapresiasi. Namun, mereka masih meragukan efektivitasnya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% (yoy) pada tahun ini.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk., David Sumual, memproyeksikan bahwa stimulus perekonomian yang baru diumumkan pemerintah bisa memberikan tambahan dorongan hingga 0,3% terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini. Meski demikian, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 tidak akan mencapai target pemerintah tersebut.
“Proyeksi tambahan dari semua program tersebut sekitar 0,2% sampai 0,3%. Keseluruhan [tahun] sekitar 5% sampai dengan 5,1%,” ujarnya.
David juga menyatakan bahwa stimulus yang diberikan menjelang akhir 2025 dapat meningkatkan keyakinan bisnis pelaku usaha. Pada akhirnya, mereka diperkirakan akan lebih percaya diri untuk mengambil pinjaman dari perbankan.
Selain itu, kini terdapat lima bank himbara yang memiliki likuiditas berlebih setelah Menteri Keuangan memindahkan dana pemerintah senilai Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk kebutuhan perbankan.
“Harapannya penyaluran ke sektor produktif dan flagship program pemerintah bisa menjadi lokomotif pertumbuhan dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha,” jelasnya.
Efektivitas Stimulus dan Penilaian Ahli
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai efektivitas stimulus pemerintah dalam paket percepatan ekonomi 2025 bervariasi. Ia menilai program perpajakan dan padat karya lebih produktif dibandingkan bantuan pangan.
Menurutnya, program bantuan pangan sebesar 10 kilogram beras untuk Oktober dan November 2025 hanya menyasar kalangan bawah yang kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil. Meski begitu, program ini tetap penting karena mampu menjaga daya beli kelompok rentan dan menekan ketimpangan.
“Cuma ini masih bansos sehingga tidak sustainable,” kata Faisal.
Di sisi lain, Faisal menilai perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata justru lebih berdampak ke perekonomian karena cakupannya luas, mencakup 522 ribu pekerja dengan fasilitas penanggung pajak hingga 100% dan durasi program yang berlanjut hingga akhir 2026.
Dia juga menyoroti program padat karya tunai yang melibatkan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini, menurutnya, bersifat produktif karena memberikan insentif langsung untuk kegiatan kerja yang berkaitan dengan proyek fisik.
“Ini produktif sifatnya, bukan cash transfer. Jadi diberikan cash untuk kegiatan yang produktif, untuk dia kerja. Jadi ini bagus juga. Apalagi juga jumlah nilainya cukup relatif besar dan cakupan orang 609 ribu orang,” ujarnya.
Anggaran yang Masih Dianggap Kecil
Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono, menilai delapan program stimulus ekonomi yang pemerintah umumkan nilai anggarannya masih terlalu kecil dan datang terlambat, meski patut diapresiasi.
Adapun delapan program stimulus ekonomi akhir 2025 itu menelan anggaran Rp16,23 triliun. Riandy membandingkan dengan serapan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) yang baru Rp11 triliun hingga Agustus 2025, padahal total anggarannya sebesar Rp171 triliun.
Artinya, masih ada Rp160 triliun anggaran MBG yang belum terserap. Padahal banyak anggaran kementerian/lembaga lain yang sudah dipotong untuk menambah anggaran MBG dari Rp71 triliun menjadi Rp171 triliun bahkan membuat realisasi belanja pemerintah terkontraksi dua kuartal beruntun (kuartal I/2025 dan kuartal II/2025).
“Jadi jumlah stimulus hingga kuartal IV/2025 ini masih lebih kecil daripada anggaran-anggaran yang sudah terpotong dan belum terserap sempurna untuk program-program prioritas,” ungkap Riandy.
Menurutnya, yang tak kalah penting adalah mempercepat realisasi belanja yang masih tertahan. Dia melihat paket stimulus ekonomi ini sebagai cara pemerintah melakukan realokasi kembali anggaran yang belum terserap ke program prioritas seperti MBG.
Riandy juga menilai program padat karya tunai atau cash for work patut diapresiasi, terutama karena dapat menyerap tenaga kerja di daerah. Dia mendorong agar skema ini dilanjutkan ke sektor infrastruktur padat karya sehingga memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian lokal.
“Ke depan ada pelajaran penting: begitu belanja prioritas terhambat, realokasi perlu dilakukan segera. Jangan menunggu sampai berlarut-larut seperti sekarang,” kata Riandy.
Rincian Program Stimulus Ekonomi 2025
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan delapan program yang bertujuan memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan sektor strategis.
Berikut rinciannya:
- Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate satu tahun) untuk 20.000 penerima manfaat, serap anggaran Rp198 miliar
- Perluasan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pekerja di sektor terkait pariwisata sebanyak 552.000 pekerja, serap anggaran Rp120 miliar
- Bantuan pangan dua bulan untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), setiap anggaran Rp7 triliun
- Bantuan Iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU) yang meliputi mitra pengemudi transportasi online/ojek daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik untuk 731.361 orang, serap anggaran Rp36 miliar (ditanggung BPJS)
- Program Manfaat Layanan Tambahan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan untuk 1.050 unit, serap anggaran Rp150 miliar
- Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kemen PU untuk 609.465 orang, serap anggaran Rp3,5 triliun (dari Kementerian PU) dan Rp1,8 triliun (Kemenhub)
- Percepatan Deregulasi PP No.28 (Integrasi sistem kementerian/lembaga dan RDTR digital ke OSS) pada 50 daerah di 2025, dan lanjut menjadi 300 daerah di 2026, serap anggaran Rp175 miliar
- Program Perkotaan (pilot project Jakarta): peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy, serap anggaran Rp2,7 triliun (Pemda DKI Jakarta)