Strategi Pemerintah dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja
Pemerintah Indonesia meluncurkan Paket Ekonomi 2025 sebagai upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Dalam penyampaiannya di Istana Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa paket ini terdiri dari delapan program akselerasi yang akan diterapkan pada 2025, empat program lanjutan hingga 2026, serta lima program khusus untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Program Akselerasi Tahun 2025
Salah satu program utama dalam Paket Ekonomi 2025 adalah magang industri bagi lulusan perguruan tinggi dengan masa kelulusan maksimal satu tahun. Tahap awal akan menyerap sebanyak 20 ribu peserta dengan fasilitas uang saku setara upah minimum provinsi (UMP) selama enam bulan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp198 miliar.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan kebijakan penghapusan PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerima manfaat mencapai 552 ribu pekerja dengan potongan pajak 100 persen selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp120 miliar.
Di sisi perlindungan sosial, pemerintah menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras untuk periode Oktober-November 2025 dengan total nilai Rp7 triliun. Evaluasi akan dilakukan pada Desember untuk memastikan optimalisasi realisasi dan keberlanjutan program.
Selanjutnya, pemerintah juga menghadirkan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, seperti pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan tenaga logistik. Program ini menargetkan 731.361 penerima manfaat dengan potongan iuran 50 persen selama enam bulan.
Untuk perumahan, pemerintah menurunkan bunga kredit BPJS Ketenagakerjaan dari BI Rate +5 menjadi +3 persen. Fasilitas ini bisa digunakan untuk cicilan perumahan maupun uang muka. Sementara itu, bunga bagi pengembang perumahan diturunkan dari BI rate +6 persen menjadi +4 persen.
Program padat karya tunai (cash for work) akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan pada September-Desember 2025 dengan target 609.465 penerima manfaat. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3,5 triliun dan Rp1,8 triliun.
Selain itu, pemerintah mempercepat deregulasi PP Nomor 28 Tahun 2025 terkait perizinan berusaha berbasis risiko dengan mengintegrasikan sistem OSS dan memperluas penerapan RDTR. Targetnya mencakup 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026.
Program Lanjutan Tahun 2026
Beberapa insentif akan terus berlanjut pada 2026. Pertama, PPh Final 0,5 persen untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun akan berlaku hingga 2029. Alokasi anggaran sebesar Rp2 triliun telah disiapkan.
Kedua, perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata akan diberikan dengan estimasi anggaran Rp480 miliar. Ketiga, insentif PPh 21 DTP juga akan diberikan bagi pekerja industri padat karya, seperti alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit, dan barang kulit. Targetnya 1,7 juta pekerja dengan alokasi anggaran Rp800 miliar.
Keempat, pemerintah akan memperluas diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja non-upah, termasuk petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, hingga pekerja rumah tangga. Target penerima manfaat mencapai 9,9 juta orang dengan anggaran Rp753 miliar.
Program Penyerapan Tenaga Kerja
Airlangga menekankan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi inti dari Paket Ekonomi 2025. Pemerintah menargetkan 80 ribu usaha baru melalui Program Koperasi Desa Merah Putih yang akan menyerap 681 ribu tenaga kerja.
Di sektor perikanan, revitalisasi tambak di kawasan Pantura dengan luas 20 ribu hektare akan menyerap 168 ribu tenaga kerja. Program modernisasi kapal akan mencakup pembangunan 1.000 kapal nelayan baru yang diperkirakan menciptakan 200 ribu lapangan kerja.
Di sektor perkebunan, program perkebunan rakyat melalui penanaman kembali 870 ribu hektare lahan akan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja baru dengan komoditas prioritas seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala.
Berbagai inisiatif tersebut akan diperkuat dengan paket penyerapan likuiditas yang sedang dipersiapkan oleh Kementerian Keuangan. Tujuannya adalah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Menteri Keuangan juga mengusulkan pembentukan tim akselerasi program prioritas yang dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan, dengan partisipasi berbagai menteri terkait.