Kebijakan Purbaya Yudhi Sadewa Sejak Menjadi Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (8/9), telah segera melakukan sejumlah langkah strategis dalam beberapa hari pertamanya. Meski masih dalam masa awal kepemimpinan, ia sudah menunjukkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penempatan Dana Negara di Perbankan
Salah satu kebijakan utama yang segera diambil oleh Purbaya adalah penempatan dana negara sebesar Rp 200 triliun di perbankan. Dana tersebut dialokasikan kepada bank-bank milik negara atau himbara, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Selain itu, dana juga disalurkan ke Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp 10 triliun.
Penempatan dana ini dilakukan dalam bentuk deposito on call, tanpa aturan khusus untuk mencegah penggunaannya dalam pembelian Surat Berharga Negara (SBN). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar dana tersebut dapat digunakan untuk kredit yang akan mendorong perekonomian. Purbaya menyatakan bahwa pemerintah hanya memberikan imbauan kepada perbankan agar tidak menggunakan dana tersebut untuk SBN.
Keputusan ini diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025. Dalam beleid tersebut, perbankan akan dikenakan beban bunga sebesar 80,476% dari BI Rate. Dengan BI Rate saat ini berada di level 5%, beban bunga mencapai sekitar 4%. Purbaya menegaskan bahwa beban biaya modal ini akan mendorong bank untuk menyalurkan dana ke kredit.
Peningkatan Dana Transfer ke Daerah
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menetapkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 650 triliun. Angka ini turun sekitar 24,7% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 864 triliun. Namun, Purbaya membuka peluang angka tersebut dapat bertambah jika ada perubahan dalam proses pembahasan.
Percepatan Belanja Anggaran
Purbaya menyoroti bahwa banyak kementerian lambat dalam menyerap anggaran. Hal ini dinilai memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ia berencana meningkatkan belanja yang berkualitas dengan fokus pada agenda prioritas, efisiensi, produktivitas, dan sinergi.
Salah satu contoh yang disebutkan adalah Badan Bergizi Nasional (BGN) yang lambat menyerap anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG). Purbaya menegaskan bahwa monitoring pelaksanaan MBG dilakukan secara rutin. Namun, hingga kini penyebab rendahnya serapan anggaran belum jelas. Ia berencana mengadakan jumpa pers bulanan dengan Kepala BGN jika penyerapan anggaran tetap jelek.
Selain itu, Purbaya rencananya akan membentuk tim khusus untuk memantau penyerapan anggaran. Ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan mendampingi secara langsung kementerian yang lambat dalam menyerap anggaran.
Rencana Perubahan RAPBN 2026
Sejak menjabat, Purbaya juga memberi sinyal adanya perubahan dalam RAPBN 2026, termasuk pada asumsi defisit fiskal. Ia menyatakan bahwa ada perubahan sedikit pasti, karena kebijakan ini bertujuan meredakan keresahan daerah. Meski begitu, ia menegaskan perubahan ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan Badan Anggaran DPR.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah sebelumnya mematok defisit fiskal sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48% dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini turun 3,5% dibandingkan outlook pada 2025.