Kerja Sama TNI dan Kemenkes dalam Membangun Rumah Sakit di Daerah Rawan
Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan rencana pemerintah untuk melibatkan Korps Zeni TNI AD dalam membangun rumah sakit (RS) di daerah yang dianggap rawan. Rencana ini disampaikan oleh Budi saat menghadiri jumpa pers usai menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar. Penandatanganan dilakukan di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, pada Selasa (22/7/2025) malam.
Budi menjelaskan bahwa akan dipertimbangkan apakah seluruh konstruksi bangunan RS tersebut akan dibangun oleh prajurit Korps Zeni TNI AD atau hanya sebagian. Hal ini dilakukan agar proses pembangunan bisa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan.
“Jadi yang rumah sakit ini kita sedang bicarakan bagaimana cara yang paling efektifnya, apakah 100 persen dibangun oleh Zeni atau ada sebagian yang dibangun oleh Zeni, sebagian lagi dibangun oleh kontraktor ahlinya,” ujar Budi.
Ia juga menyebutkan bahwa tidak semua pekerjaan konstruksi bisa dilakukan oleh prajurit Zeni. Misalnya, pemasangan kaca gedung adalah tugas yang membutuhkan keahlian khusus, yang tidak diajarkan kepada anggota Zeni.
Anggaran Pembangunan RS Akan Dibahas dengan Kemenkeu
Selain itu, Budi menyatakan bahwa terkait anggaran pembangunan RS akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ia berharap alokasi dana tersebut bisa dialokasikan ke Kemhan agar Kemhan dapat menjadi pelaksana utama dalam pembangunan RS tersebut.
“Yang penting adalah seluruh proses pembangunannya kami sedang bicara dengan Kemenkeu kalau bisa anggarannya juga dialokasikan ke Kemhan, agar Kemhan yang membangun,” tambah Budi.
Libatkan Masyarakat Setempat dan Dokter Militer
Budi juga menegaskan bahwa selain prajurit TNI dan pegawai Kemhan, masyarakat setempat akan dilibatkan dalam pengisian posisi sebagai tenaga kesehatan di RS daerah rawan. Contohnya seperti orang asli Papua (OAP).
Alasan utama mengapa dokter dari kalangan militer atau lulusan Universitas Pertahanan lebih baik ditugaskan di RS daerah rawan adalah karena kemampuan mereka dalam membela diri. Menurut Budi, tenaga kesehatan dari militer memiliki kesiapan yang lebih baik jika menghadapi ancaman.
“Kebetulan Pak Menhan ini punya Universitas Pertahanan, itu ada dokter-dokternya. Kalau dokter lulusan sana dan dokter tentara kan seenggaknya lebih percaya dirilah. Kalau misalnya ada ancaman mereka tahu bagaimana caranya membela diri dengan jauh lebih baik,” katanya.
Budi juga menyebutkan bahwa masih banyak kasus kekerasan hingga pembunuhan terhadap tenaga kesehatan di daerah terpencil dan rawan. Oleh karena itu, ia meminta agar para dokter militer dan lulusan universitas pertahanan ditempatkan di lokasi tersebut.
Target Pembangunan 66 RS di Kabupaten/Kota Tertinggal
Budi menjelaskan bahwa Kemenkes bersama Kemhan telah sepakat untuk membangun rumah sakit di daerah terpencil dan rawan. Program ini sesuai dengan arahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Ditargetkan, total RS tipe C akan didirikan di 66 kabupaten/kota tertinggal. Dari jumlah tersebut, 22 RS sudah mulai dibangun. Tahun depan, akan ada sekitar 12 sampai 14 unit RS yang akan dibangun di wilayah zona merah. RS ini nantinya akan memiliki layanan setara dengan yang ada di Pulau Jawa.
“Kita minta tolong, Pak Menhan tolong kalau bisa yang bangunnya kerja sama dengan Kementerian Pertahanan supaya yang membangunnya nanti aman, kalau perlu tim dari Kementerian Pertahanan juga ikut karena ada zeni-nya,” ujar Budi.
Selain itu, Budi berharap ke depan Kemhan semakin memperbanyak RS milik TNI yang juga difungsikan untuk melayani masyarakat sipil. Ia mencontohkan RSPAD yang tidak hanya melayani tentara, tetapi juga masyarakat umum.
“Nah bisa nggak ini dikembangkan, kebetulan juga ada rumah sakit baru yang dibangun dengan Rumah Sakit Sudirman itu besar sekali,” tutup Budi.