Pengalaman Mahasiswa Papua yang Terlambat Menerima Beasiswa
Saat pertama kali menerima beasiswa untuk belajar di Australia, Jonathan Raymond Alexander Inas hanya fokus pada satu hal: mendapatkan nilai yang bagus. Namun, seiring berjalannya waktu, ia harus menghadapi tantangan besar karena uang beasiswa yang diterimanya sering terlambat dibayarkan. Hal ini memaksa Jonathan untuk bekerja setiap hari di luar jam kuliah agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
Jonathan adalah salah satu penerima Program Beasiswa 1.000 Doktor dari Pemerintah Provinsi Papua. Meskipun namanya terdengar seperti program untuk doktor, beasiswa ini sebenarnya diberikan kepada anak-anak Papua mulai dari jenjang S1 hingga S3. Program ini awalnya diluncurkan pada 2009 oleh Gubernur Barnabas Suebu dan kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Lukas Enembe. Kini, program ini berganti nama menjadi Beasiswa Siswa Unggul Papua.
Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, setidaknya 3.000 anak Papua telah berhasil meraih gelar sarjana melalui program ini. Namun, bagi Jonathan dan banyak mahasiswa lainnya, beasiswa ini tidak selalu memberikan dukungan finansial yang stabil.
Masalah Pembayaran Beasiswa yang Terlambat
Biaya hidup dari dana beasiswa yang diterima Jonathan adalah sebesar AU$1.500 per bulan, yang seharusnya dibayarkan setiap tiga bulan. Namun, kenyataannya, uang tersebut sering datang terlambat. “Selama ini mereka enggak pernah menepati janjinya, enggak pernah kirim tiga bulan sekali,” kata Jonathan. Ia mengungkapkan bahwa proses pembayaran sering tertunda, terutama sejak pemekaran provinsi baru di Papua.
Pemekaran ini menciptakan ketidakstabilan dalam pengelolaan dana otsus yang biasanya dialokasikan ke Provinsi Papua induk. Akibatnya, banyak mahasiswa dari Papua induk mengalami kesulitan dalam menerima beasiswa secara lancar. Menurut Jonathan, keterlambatan pembayaran bukan hanya dalam hitungan hari, tetapi bisa sampai beberapa bulan.
Contohnya, biaya hidup untuk tahun 2023 baru diterimanya pada Agustus 2023, hanya untuk periode Januari hingga Juni 2023. Setelah itu, ia baru menerima pembayaran berikutnya pada Februari 2024 untuk biaya hidup Juli hingga Desember 2023. Situasi ini terus berlangsung hingga saat ini, meskipun ada upaya penyelesaian tunggakan dan kelanjutan beasiswa antara Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah provinsi.
Dampak pada Akademis dan Mental
Keterlambatan pembayaran beasiswa berdampak langsung pada performa akademis Jonathan. Karena harus bekerja di luar jam kuliah, ia kesulitan fokus pada studinya. Di Australia, mahasiswa internasional memiliki batasan jam kerja selama semester, tetapi bisa bekerja tanpa batasan selama masa liburan. Jonathan mengaku bahwa ia perlahan menurunkan ekspektasinya, bahkan hanya ingin bisa lulus mata kuliah saja.
Dampak psikologis juga terasa. Jonathan mengungkapkan bahwa ia sering khawatir tentang masa depannya. “Saya overthinker juga kan, mikir kalau enggak kerja lalu mau makan apa?” katanya. Ia juga tidak bisa meminta bantuan dari orang tua karena keterbatasan ekonomi.
Bantuan dari Komunitas dan KJRI
Meski menghadapi kesulitan, Jonathan merasa bersyukur karena banyak bantuan yang diterimanya dari komunitas diaspora Indonesia, gereja, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI). Contohnya, saat aksesnya ke kampus diblokir karena belum membayar biaya pendidikan, pihak KJRI Melbourne menyurati kampus dan akhirnya aksesnya dibuka lagi. KJRI juga sering mengecek kondisi mahasiswa dan memberikan bantuan tempat tinggal sementara.
Solusi yang Ditawarkan
Masalah keterlambatan beasiswa ini diketahui oleh Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa pemekaran wilayah di Papua menjadi salah satu faktor penyebab masalah. Ia menawarkan dua opsi solusi: pertama, memberi atensi kepada wilayah otonom baru untuk tetap mengalokasikan anggaran dari APBD mereka. Kedua, memindahkan beasiswa ke penyedia lain seperti LPDP.
“Intinya jangan sampai ada yang berhenti, jangan sampai ada yang enggak selesai kuliahnya,” ujar Bima.
Harapan dan Tantangan Masa Depan
Jonathan berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem pembayaran beasiswa agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan serupa. Ia menegaskan bahwa jika alokasi dana terbatas, sebaiknya tidak perlu menambah jumlah mahasiswa yang diberangkatkan. “Banyak dari kami yang harapannya tuh besar, cuma karena masalah ini akhirnya terhambat,” katanya.
Akibat keterlambatan pembayaran, beberapa temannya memilih untuk pulang ke Indonesia. Jonathan berharap pemerintah bisa segera menyelesaikan masalah ini agar semua mahasiswa dapat fokus pada studinya tanpa tekanan finansial.