Pemerintah India Rencanakan Penurunan Pajak Konsumsi
Pemerintah India berencana untuk melakukan penurunan pajak konsumsi dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi besar-besaran terhadap sistem perpajakan di negara tersebut. Penurunan pajak ini diumumkan setelah Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali perekonomian nasional yang sedang tertekan akibat konflik dagang dengan Amerika Serikat.
Seorang pejabat senior yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyampaikan bahwa pemerintah federal akan menerapkan skema baru dengan dua lapis tarif, yaitu 5 persen dan 18 persen. Selain itu, pemerintah juga akan menghapuskan tarif 12 persen dan 28 persen yang selama ini berlaku pada sejumlah produk. Dengan perubahan ini, hampir semua barang (99 persen) dalam kategori 12 persen akan turun ke tarif 5 persen.
Dampak Ekonomi dan Politik
Kebijakan penurunan pajak ini diperkirakan memberikan manfaat besar bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di India, seperti Nestle, Hindustan Unilever, dan Procter & Gamble. Kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dagang antara New Delhi dan Washington. Pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 India, Modi menyatakan bahwa penurunan pajak akan dilakukan sebelum perayaan Diwali tahun ini.
Diwali adalah hari raya terbesar bagi umat Hindu di India. Dalam pidatonya, Modi mengatakan bahwa Diwali kali ini akan menjadi lebih meriah karena adanya reformasi GST generasi baru yang akan meringankan beban rakyat. Meski keputusan akhir masih ada di tangan Dewan GST, analis telah memperkirakan potensi dampaknya.
Menurut perkiraan dari Citi, sekitar 20 persen barang seperti makanan dan minuman kemasan, pakaian, serta hotel saat ini dikenakan pajak GST 12 persen. Barang-barang ini menyumbang sekitar 5–10 persen dari konsumsi masyarakat dan 5–6 persen dari penerimaan pajak GST. Jika sebagian besar barang tersebut dipindahkan ke tarif pajak yang lebih rendah (5 persen) dan sebagian lainnya ke tarif lebih tinggi (18 persen), negara bisa kehilangan pendapatan hingga 500 miliar rupee (sekitar Rp 92,7 triliun), atau setara 0,15 persen dari PDB.
Citi memprediksi bahwa kebijakan ini bisa membuat total stimulus ekonomi bagi rumah tangga pada tahun keuangan 2025–2026 meningkat menjadi 0,6 persen–0,7 persen dari PDB.
Mendorong Permintaan Pasar dan Bursa Saham
Sejumlah firma konsultasi ekonomi memprediksi bahwa pemangkasan pajak konsumsi tersebut mampu mendorong permintaan pasar senilai 13 hingga 17 miliar dollar AS. Lonjakan konsumsi ini diyakini akan menggerakkan kembali roda ekonomi India yang sempat tersendat.
Manfaat kebijakan ini dirasakan luas, mulai dari industri rumah tangga hingga korporasi besar. Direktur Keuangan Godrej Consumer Products, Aasif Malbari, mengatakan bahwa reformasi pajak ini akan memberi kelas menengah India daya beli lebih kuat. Itulah kunci pemulihan ekonomi yang sempat melemah sejak pandemi Covid-19.
Sentimen positif terkait rencana reformasi pajak sudah terlihat sejak awal tahun. Pada Februari lalu, kabar mengenai rancangan undang-undang pajak baru langsung mengangkat kinerja bursa saham nasional. Saham sektor otomotif mencatat kenaikan rata-rata 2,1 persen, sektor properti naik 3 persen, sementara saham perusahaan layanan pesan-antar makanan Zomato melonjak hingga 7,8 persen.
Menenangkan Kekelisahan Masyarakat
Dosen Ekonomi Universitas Global OP Jindal, Deepanshu Mohan, menilai bahwa pemotongan pajak konsumsi bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan juga strategi politik Narendra Modi untuk menenangkan kegelisahan masyarakat. Kebijakan ini hadir di tengah meningkatnya tekanan tarif dari pemerintahan Donald Trump yang memperburuk iklim perdagangan India.
Mohan mengatakan bahwa ini cara Modi menunjukkan bahwa pemerintah tetap hadir di sisi rakyat. Walaupun ada tekanan dari luar negeri, kepentingan masyarakat tetap diprioritaskan. Namun, ia menambahkan bahwa pengakuan Modi sekaligus menandakan pemerintah menyadari kondisi ekonomi kelas menengah sebenarnya sudah lama tidak baik-baik saja. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat menyambut aturan baru, sementara sebagian lain kecewa karena langkah tersebut baru diambil sekarang.