Penghargaan Nasional untuk Jawa Tengah dalam Program Penyediaan Perumahan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas perumahan masyarakat. Dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025, Pemprov Jateng mendapatkan penghargaan sebagai provinsi peringkat 1 terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Maruarar menyampaikan bahwa penghargaan tersebut diberikan karena Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk sektor perumahan. Pada tahun 2025, total ada 17.510 unit rumah yang dialokasikan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh yang berada di posisi kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di posisi ketiga dengan 2.110 unit.
Selain itu, pertumbuhan rumah subsidi juga sangat signifikan. Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi memberikan kontribusi besar dalam memfasilitasi penyediaan perumahan. “Terima kasih atas kerja kerasnya Pak Gubernur,” ujar Maruarar saat menyerahkan penghargaan tersebut.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah, dinas-dinas, dan stakeholder terkait untuk terus memberikan pelayanan terkait penyediaan perumahan. Ia menjelaskan bahwa Jawa Tengah berhasil mendapatkan peringkat pertama karena program perbaikan rumah layak huni bisa mencapai sekitar 17 ribu unit. Hal ini akan sangat membantu masyarakat yang tinggal dalam kondisi ekstrem miskin.
Secara umum, pada akhir tahun 2024, terdapat sisa backlog perumahan sebanyak 1.332.968 unit. Terdiri dari backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan sebanyak 310.855 unit. Untuk itu, Pemprov Jateng pada tahun 2025 mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi. Pembagian anggaran ini terdiri dari 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
Menurut Gubernur, upaya program pembangunan perumahan warga ini juga merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. “Kita sudah anggarkan. Ini kita lakukan kerja-kerja kolaboratif, tidak hanya Dinas Perakim, tetapi juga kita gandeng dinas-dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan lainnya,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menambahkan bahwa penghargaan ini menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah. “Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan,” tambahnya.
Boedyo menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Semua kerja kolaborasi itu sudah dipantau progresnya.
Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran untuk backlog perumahan. Sebisa mungkin tiap tahun mengalami peningkatan. Pada 2025 ini, alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067. “Kurang lebih jumlah totalnya 26 ribuan, itu yang sudah diidentifikasi dan masih berkembang di lapangan, karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terkait layanan dasar perumahan ini,” jelasnya.